Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat sebanyak 1,2 juta belum menerima tunjangan profesi dengan nilai total mencapai Rp 8 triliun. Ini lantaran anggaran tunjangan itu dimasukkan ke dalam pos dana transfer ke daerah, sehingga penyalurannya memakan waktu lama
Anggota Badan Anggaran DPR-RI I Wayan Koster menjelaskan, sebanyak 1,2 juta guru tersebut telah mengikuti sertifikasi. Sehingga layak mendapat tunjangan profesi sepanjang 1 kali gaji pokok. "Sejak tahun 2006, tunjangan profesi guru itu di semua daerah ada yang kurang dua bulan dan 3 bulan," ujar dia dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (2/9).
Permasalahan keterlambatan ini, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan oleh Kemenkeu dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa mendatang, dia menyarankan Kemenkeu langsung mencairkan anggaran tersebut dan mengirimkannya ke setiap rekening guru ketimbang harus memasukkannya ke dalam dana transfer ke daerah.
"Mekanisme pencairannya diubah, jadi transfer langsung ke rekening guru, supaya tepat jumlah. Kalau tidak, ciptakan skema lain yang tepat sasaran," tegas dia.
Selain itu, dia menambahkan, pembayaran tunjangan dilakukan dalam dua tahap atau setiap enam bulan sekali. (Sumber: Merdeka.com)
Anggota Badan Anggaran DPR-RI I Wayan Koster menjelaskan, sebanyak 1,2 juta guru tersebut telah mengikuti sertifikasi. Sehingga layak mendapat tunjangan profesi sepanjang 1 kali gaji pokok. "Sejak tahun 2006, tunjangan profesi guru itu di semua daerah ada yang kurang dua bulan dan 3 bulan," ujar dia dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (2/9).
Permasalahan keterlambatan ini, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan oleh Kemenkeu dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa mendatang, dia menyarankan Kemenkeu langsung mencairkan anggaran tersebut dan mengirimkannya ke setiap rekening guru ketimbang harus memasukkannya ke dalam dana transfer ke daerah.
"Mekanisme pencairannya diubah, jadi transfer langsung ke rekening guru, supaya tepat jumlah. Kalau tidak, ciptakan skema lain yang tepat sasaran," tegas dia.
Selain itu, dia menambahkan, pembayaran tunjangan dilakukan dalam dua tahap atau setiap enam bulan sekali. (Sumber: Merdeka.com)
