Menurutnya, sejak tahun 2008, KPK sudah mulai masuk ke sektor Migas. Saat itu KPK menemukan ada korupsi yang sistemik dan terstruktur oleh pebisnis busuk, birokrasi dan politisi.
"Problem KPK itu karena sudah mulai masuk ke jantung pusat korupsi di sektor migas dan minerba. Tahun 2012, KPK melakukan kajian sistem model kebijakan di sektor migas yang ada unsur kecurangannya. Fakta ketemu, ada 12ribu izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah," kata Busyro saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Jokowi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi' di Institut for Research and Empowerment (IRE) Sleman, Kamis (19/2).
Bahkan dia membeberkan sejak tahun 2008 sampai 2014 ada penyelamatan sektor migas Minerba hingga mencapai Rp 1,2 Triliun.
"Target Dirjen waktu itu Rp 16,4 Triliun per tahun. Setelah kami masuk mengawal, bisa mencapai Rp 28,7 Triliun dalam satu tahun. Sektor keuangan satu tahun sejumlah itu menggambarkan mafia banyak, pebisnis busuk juga bahkan ada usur asing," ujarnya.
Menurutnya dalam pencegahan kasus Migas dan Minerba tersebut yang banyak berperan justru Polri.
"Yang berperan besar itu Polri dengan KPK yang melakukan pencegahan. Itu bukti bahkan KPK dengan Polri tidak ada apa-apa. Ketika itu Kapolri Pak Sutarman, dan Suhardi Alius Kabareskrimnya," tambahnya.
Dia pun menuding konflik yang seolah-olah terjadi antara KPK dengan Polri diciptakan oleh pebisnis-pebisnis busuk yang tidak suka dengan tindak tanduk KPK dan Polri.
"Mereka itu nggak senang, mereka pengennya merusak birokrasi, agar mereka dimudahkan bisnis dengan cara busuk," tandasnya. (Merdeka.com/bm 10)
0 Komentar