JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Michael Wattimena menegaskan hal yang wajar bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan pengacara keluarga untuk melakukan advokasi atau pembelaan terhadap tudingan miring keterlibatan keluarga Cikeas dalam kasus korupsi.
"Langkah Pak SBY merupakan hal yang wajar-wajar saja. Dalam posisi sebagai presiden, Pak SBY tidak akan menggunakan instrumen penegak hukum untuk membela dirinya dan keluarganya," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Michael Wattimena kepada pers, di Gedung DPR, Kamis (12/12/2013).
Menurut politisi Demokrat itu, sebenarnya bisa saja dalam posisinya saat ini mengerahkan instrumen penegak hukum untuk kepentingannya. Tapi hal itu tidak akan pernah dilakukan. Presiden paham bahwa lembaga penegak hukum bekerja untuk kepentingan negara.
"Presiden tidak akan melibatkan lembaga negara untuk urusan pribadi," ujar Michael, yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR.
Michael menduga, keputusan menyiapkan tim advokasi ini karena belakangan makin kerap keluarga SBY dikait-kaitkan dengan kasus hukum. Tim advokasi ini sepenuhnya bekerja untuk kepentingan pribadi Presiden SBY dan keluarga. Memang Partai Demokrat memiliki tim advokasi. Namun, karena ini kepentingan keluarga, maka instrumen partai tidak ikut dilibatkan.
Michael menyatakan saat ini di iklim reformasi memang siapa saja bisa melontarkan kritikan bahkan tudingan termasuk kepada Presiden SBY.
"Menurut saya, selama ini Presiden SBY dan keluarga sudah arif dan bijak dalam menyikapi pemberitaan miring yang sangat mendiskreditkan Pak SBY sebagai presiden dan sebagai keluarga. Bagaimanapun beliau presiden yang merupakan simbol negara," katanya.
Dia menambahkan, semua keterangan yang dikaitkan dengan keluarga Presiden SBY membutuhkan waktu untuk diuji kebenarannya di pengadilan. Apalagi, tidak tertutup kemungkinan, ada pihak yang selama ini mencatut nama SBY ataupun keluarga SBY untuk kepentingan pribadi.
"Munculnya keterangan itu belum menjadi fakta. Tapi, sekarang ada kesan keterangan itu sudah menjadi kebenaran. Ini jelas merugikan keluarga SBY. Jadi, sangat wajar, beliau memutuskan membentuk tim advokasi," lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat itu.
Michael menyebut sikap Presiden SBY yang tidak memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk kepentingan pribadi patut dicontoh oleh presiden Indonesia berikutnya. (Sumber: Tribunnews.com)
"Langkah Pak SBY merupakan hal yang wajar-wajar saja. Dalam posisi sebagai presiden, Pak SBY tidak akan menggunakan instrumen penegak hukum untuk membela dirinya dan keluarganya," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Michael Wattimena kepada pers, di Gedung DPR, Kamis (12/12/2013).
Menurut politisi Demokrat itu, sebenarnya bisa saja dalam posisinya saat ini mengerahkan instrumen penegak hukum untuk kepentingannya. Tapi hal itu tidak akan pernah dilakukan. Presiden paham bahwa lembaga penegak hukum bekerja untuk kepentingan negara.
"Presiden tidak akan melibatkan lembaga negara untuk urusan pribadi," ujar Michael, yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR.
Michael menduga, keputusan menyiapkan tim advokasi ini karena belakangan makin kerap keluarga SBY dikait-kaitkan dengan kasus hukum. Tim advokasi ini sepenuhnya bekerja untuk kepentingan pribadi Presiden SBY dan keluarga. Memang Partai Demokrat memiliki tim advokasi. Namun, karena ini kepentingan keluarga, maka instrumen partai tidak ikut dilibatkan.
Michael menyatakan saat ini di iklim reformasi memang siapa saja bisa melontarkan kritikan bahkan tudingan termasuk kepada Presiden SBY.
"Menurut saya, selama ini Presiden SBY dan keluarga sudah arif dan bijak dalam menyikapi pemberitaan miring yang sangat mendiskreditkan Pak SBY sebagai presiden dan sebagai keluarga. Bagaimanapun beliau presiden yang merupakan simbol negara," katanya.
Dia menambahkan, semua keterangan yang dikaitkan dengan keluarga Presiden SBY membutuhkan waktu untuk diuji kebenarannya di pengadilan. Apalagi, tidak tertutup kemungkinan, ada pihak yang selama ini mencatut nama SBY ataupun keluarga SBY untuk kepentingan pribadi.
"Munculnya keterangan itu belum menjadi fakta. Tapi, sekarang ada kesan keterangan itu sudah menjadi kebenaran. Ini jelas merugikan keluarga SBY. Jadi, sangat wajar, beliau memutuskan membentuk tim advokasi," lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat itu.
Michael menyebut sikap Presiden SBY yang tidak memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk kepentingan pribadi patut dicontoh oleh presiden Indonesia berikutnya. (Sumber: Tribunnews.com)
