Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Prof DR Husen Alting,MH menyesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), tak berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair ketika memasukkan dosen universitas itu menjadi tim seleksi calon anggota KPU.
"Banyak dosen dari Unkhair yang dimasukkan dalam tim seleksi calon anggota KPU Provinsi maupun kabupaten/kota di Malut, tapi KPU Malut tidak berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair, baik secara lisan maupun tertulis," katanya di Ternate, Minggu.
Menurut dia, KPU Malut seharusnya berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair jika ada dosen yang akan dimasukkan menjadi tim seleksi calon anggota KPU, walaupun tidak ada aturan yang mengatur soal itu.
Tetapi, kata Husen, keberadaan mereka sebagai tim seleksi calon anggota KPU tidak bisa dipisahkan dari status sebagai dosen Unkhair, sehingga ketika ada masalah yang terjadi, misalnya tim seleksi tidak melakukan tugasnya dengan baik, pasti yang menjadi sasaran adalah institusi Unkhair.
"Saya sudah mendengar banyak sekali sorotan dari masyarakat terkait hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap tidak netral dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Yang saya sesalkan sorotan itu mereka kait-kaitnya dengan keberadaannya sebagai dosen Unkhair," katanya.
Oleh karena itu, Husen Alting mengatakan, pihak Unkhair tidak mau disalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait dengan hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU tersebut, karena semuanya tanpa sepengetahuan pihak Unkhair.
Ia mengatakan, KPU seharusnya berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair jika ada dosen yang ingin dijadikan tim seleksi calon anggota KPU, agar pimpinan Unkhair bisa memberi masukan atau merekomendasikan dosen-dosen yang bisa dipertanggungjawabkan profesionalisme dan integritasnya.
Husen menambahkan, jika ada dosen yang menjadi tim seleksi anggota KPU melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya merekayasa hasil seleksi untuk kepentingan pihak tertentu yang berimplikasi pada citra Unkhair, maka dosen bersangkutan akan menjalani sidang kode etik di Unkhair.
"Sidang kode etik ini kami tetapi lakukan agar tim seleksi dari Unkhair ini tak main-main dalam menjaga citra perguruan tinggi, karena selama ini, sebagian besar dosen asal Unkhair menjadi tim seleksi di seluruh kabupaten/kota di Malut," ujarnya. (ant/bm 10)
"Banyak dosen dari Unkhair yang dimasukkan dalam tim seleksi calon anggota KPU Provinsi maupun kabupaten/kota di Malut, tapi KPU Malut tidak berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair, baik secara lisan maupun tertulis," katanya di Ternate, Minggu.
Menurut dia, KPU Malut seharusnya berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair jika ada dosen yang akan dimasukkan menjadi tim seleksi calon anggota KPU, walaupun tidak ada aturan yang mengatur soal itu.
Tetapi, kata Husen, keberadaan mereka sebagai tim seleksi calon anggota KPU tidak bisa dipisahkan dari status sebagai dosen Unkhair, sehingga ketika ada masalah yang terjadi, misalnya tim seleksi tidak melakukan tugasnya dengan baik, pasti yang menjadi sasaran adalah institusi Unkhair.
"Saya sudah mendengar banyak sekali sorotan dari masyarakat terkait hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap tidak netral dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Yang saya sesalkan sorotan itu mereka kait-kaitnya dengan keberadaannya sebagai dosen Unkhair," katanya.
Oleh karena itu, Husen Alting mengatakan, pihak Unkhair tidak mau disalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait dengan hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU tersebut, karena semuanya tanpa sepengetahuan pihak Unkhair.
Ia mengatakan, KPU seharusnya berkoordinasi dengan pimpinan Unkhair jika ada dosen yang ingin dijadikan tim seleksi calon anggota KPU, agar pimpinan Unkhair bisa memberi masukan atau merekomendasikan dosen-dosen yang bisa dipertanggungjawabkan profesionalisme dan integritasnya.
Husen menambahkan, jika ada dosen yang menjadi tim seleksi anggota KPU melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya merekayasa hasil seleksi untuk kepentingan pihak tertentu yang berimplikasi pada citra Unkhair, maka dosen bersangkutan akan menjalani sidang kode etik di Unkhair.
"Sidang kode etik ini kami tetapi lakukan agar tim seleksi dari Unkhair ini tak main-main dalam menjaga citra perguruan tinggi, karena selama ini, sebagian besar dosen asal Unkhair menjadi tim seleksi di seluruh kabupaten/kota di Malut," ujarnya. (ant/bm 10)
