Random Posts

header ads

Panglima Ingin Prajurit Perbatasan Miliki Asuransi

Makassar - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, berharap adanya pemberian asuransi bagi para prajurit yang bertugas di perbatasan NKRI.

Jenderal TNI Moeldoko, di Makassar, Minggu, mengatakan bahwa pemberian asuransi bagi prajurit perbatasan sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang menimpa prajurit dalam tugasnya sehingga pihak keluarga bisa mendapatkan sesuatu.

"Soal asuransi memang belum begitu memadai, ini juga yang kita pikirkan bagaimana agar kedepan seluruh prajurit perbatasan sudah harus memilikinya," jelasnya pada acara Reuni Akbar ke-2 Batalyon Infanteri 700/Raider Komando Daerah Militer VII/Wirabuana.

Sejauh ini, kata dia, TNI sudah memberikan perhatian bagi para prajurit perbatasan seperti pemberian intensif, dukungan kesehatan hingga biaya operasional. Namun begitu, dirinya juga mengakui jika masih belum maksimal.

Terkait remunerasi prajurit TNI, pihaknya juga berharap ada kenaikan sebesar 20 persen yang sebelumnya dari 37 persen menjadi 57 persen pada 2014. Apalagi kenaikan remunerasi TNI secara prinsip memang sudah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI.

Namun begitu, pihaknya belum bisa memastikan waktu tepatnya. Dirinya selaku Panglima TNI juga mengaku sangat memahami kemampuan negara termasuk kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.

Mengenai sejauh mana perhatian pemerintah terhadap prajurit TNI, kata dia, sejauh ini sudah baik. Itu bisa dilihat dari meningkatkan kesejahteraan prajurit, perumahan prajurit dari waktu ke waktu juga semakin baik. Begitupun dengan masalah kesehatan yang juga semakin baik melalui subsidi BPJS.

Namun dari sisi yang lain, dirinya juga tetap berharap agar ada kenaikan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh prajurit TNI.

"Kita tentu berharap agar kesejahteraan prajurit semakin meningkat dari waktu ke waktu. Makanya kita berharap ada kenaikan remunerasi bagi TNI pada tahun depan," katanya.

Selain mengusulkan kenaikan remunerasi yang disetujui DPR, pihaknya juga menaikkan anggaran sistem kesenjataan, dari 42 persen menjadi 53 persen.

Mabes TNI juga melakukan pemekaran organisasi komando utama TNI, di antaranya pembentukan Pasukan Marinir 3 di Sorong, Papua.

Selama ini hanya ada dua pasukan Korps Marinir TNI AL yaitu Pasukan Marinir 1 di Surabaya dan Pasukan Marinir 2 di Jakarta. (ant/bm 10)