Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai ada empat persoalan yang merusak demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sehingga bisa menjadi politik yang sangat mahal.
"Jika keempat persoalan yang merusak tersebut dapat diatasi, maka politik biaya tinggi bisa diatasi," kata Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di Jakarta, Senin.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh pimpinan DPP PDI Perjuangan yakni, Ketua Puan Maharani, Sekjen Tjahjo Kumolo, mantan Sekjen Pramono Anung serta para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Megawati menjelaskan, keempat hal tersebut meliputi, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral.
Ia mencontohkan, keinginan KPU untuk bekerja sama dengan lembaga sandi negara, meupakan salah satu indikasi KPU tidak netral.
Kedua, teknologi informasi (IT) pemilu ikut dipermainkan, dengan mengusulkan kerja sama pada lembaga lain yang dipertanyakan netraliatasnya.
"Padahal IT pemilu ini merupakan hal yang sangat penting dan harus benar-benar netral," katanya.
Ketiga, intelijen, yang dinilai turut berkontribusi untuk kemenangan salah satu pasangan calon dalam pilkada.
Kemudian keempat, praktik politik uang yang dilakukan olah pasangan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif.
Menurut Megawati, persoalan-persoalan tersebut bisa dicegah, tapi realitasnya belum ada pencegahan.
Kalau ada pasangan calon kepala daerah yang bisa mengeluarkan dana sangat besar untuk melakukan politik uang, kata Megawati, seharusnya KPU dan lembaga terkait lainnya harus mempertanyakan dari mana sumber dana tersebut dan mengusutnya.
"Jika dana tersebut berasal dari anggaran negara, maka patut diproses sebagai indikasi korupsi," katanya. (ant/bm 10)
"Jika keempat persoalan yang merusak tersebut dapat diatasi, maka politik biaya tinggi bisa diatasi," kata Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di Jakarta, Senin.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh pimpinan DPP PDI Perjuangan yakni, Ketua Puan Maharani, Sekjen Tjahjo Kumolo, mantan Sekjen Pramono Anung serta para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Megawati menjelaskan, keempat hal tersebut meliputi, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral.
Ia mencontohkan, keinginan KPU untuk bekerja sama dengan lembaga sandi negara, meupakan salah satu indikasi KPU tidak netral.
Kedua, teknologi informasi (IT) pemilu ikut dipermainkan, dengan mengusulkan kerja sama pada lembaga lain yang dipertanyakan netraliatasnya.
"Padahal IT pemilu ini merupakan hal yang sangat penting dan harus benar-benar netral," katanya.
Ketiga, intelijen, yang dinilai turut berkontribusi untuk kemenangan salah satu pasangan calon dalam pilkada.
Kemudian keempat, praktik politik uang yang dilakukan olah pasangan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif.
Menurut Megawati, persoalan-persoalan tersebut bisa dicegah, tapi realitasnya belum ada pencegahan.
Kalau ada pasangan calon kepala daerah yang bisa mengeluarkan dana sangat besar untuk melakukan politik uang, kata Megawati, seharusnya KPU dan lembaga terkait lainnya harus mempertanyakan dari mana sumber dana tersebut dan mengusutnya.
"Jika dana tersebut berasal dari anggaran negara, maka patut diproses sebagai indikasi korupsi," katanya. (ant/bm 10)
