Header Ads

PM Libya Dibebaskan Setelah Disandera Kelompok Milisi

Tripoli - Perdana Menteri Libya Ali Zeidan disandera oleh sekelompok orang bersenjata pada Kamis selama beberapa jam sebelum akhirnya dibebaskan.

Peristiwa tersebut dinilai sebagai contoh tidak berlakunya hukum di Libya sejak pengggulingan Muammar Gaddafi. Zeidan nampak masih berada dalam kondisi sehat saat dia tiba di kantor pusat pemerintah setelah diculik oleh kelompok milisi.

Penculikan Zeidan terjadi lima hari setelah pasukan khusus Amerika Serikat mempermalukan dan membuat marah pemerintah Libya karena menangkap pejabat senior Al-Qaida Abu Anas al-Libi di sebuah jalan di Tripoli.

Para saksi mengatakan Zeidan ditahan di sebuah kantor polisi yang terletak di selatan Tripoli. Dia dilepaskan setelah beberapa penduduk lokal mengepung kantor tersebut dan meminta Zeidan dilepaskan.

Juru bicara pemerintah Muhammad Kaabar mengatakan kepada Kantor Berita LANA bahwa perdana menteri "bebas, bukan dibebaskan" tanpa memberika penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu seorang pegawai hotel -- tempat di mana Zeidan sehari-harinya tinggal -- menceritakan kepada AFP bahwa "sekelompok orang bersenjata" telah memasuki hotel. Pegawai tersebut tidak mengetahui kalau mereka hendak menculik perdana menteri.

Pernyataan resmi dari pemerintah menjelaskan Zeidan telah diculik "di tempat yang tidak diketahui untuk alasan yang juga tidak diketahui oleh kelompok" yang diduga mantan gerilyawan pada masa Muammar Gaddafi.

Beberapa saat sebelum berita pembebasan Zeidan tersebar, Wakil Perdana Menteri Al-Seddik Abdulkarim berjanji tidak akan menyerah pada tuntutan para penculik untuk aksi yang dia sebut sebagai "tindakan kriminal." Setelah dibebaskan, Zeidan kemudian bertemu dengan para menteri dan anggota Kongres Umum Nasional (GNC) - otoritas politik tertinggi di Libya.

Sampai saat ini, dua kelompok telah mengaku menculik perdana menteri yaitu "Unit Operasi Revolusi Libya" (mantan gerilyawan yang mengecam tindakan Amerika Serikat menangkap pemimpin Al-Qaida dan menyalahkan pemerintah atas peristiwa tersebut) dan "Brigade Pemberantasan Tindak Kriminal (sebuah divisi dalam kepolisian yang dibentuk oleh mantan gerilyawan).

Dua kelompok tersebut merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, mereka pada umumnya beroperasi secara otonom.

Dua tahun setelah revolusi, pemerintah Libya masih kesulitan menancapkan otoritasnya kepada kelompok-kelompok milisi dan mantan gerilyawan. (ant/bm 10)
Diberdayakan oleh Blogger.