Kinshasa - Pemberontak M23 Republik Demokratik Kongo hanya bisa dikalahkan dengan cara politik dan bukan dengan cara militer, kata anggota delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengunjungi negara Afrika itu Sabtu.
"Hanya solusi politik jalan keluar dari situasi ini," kata Alexis Lamek, deputi perwakilan tetap Prancis untuk PBB kepada pers.
M23 didirikan oleh mantan pemberontak Tutsi yang dimasukkan ke dalam militer Kongo berdasarkan kesepakatan perdamaian 2009.
Mengeluhkan mengenai kesepakatan itu tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan, mereka memberontak pada April 2012, membalik senjata mereka pada mantan rekan-rekan mereka sendiri dan meluncurkan pemberontakan terbaru untuk menyerang wilayah timur DR Kongo yang kaya mineral dan rawan konflik.
PBB dan berbagai kelompok hak asasi manusia menuduh M23 melakukan kekejaman termasuk pemerkosaan dan pembunuhan dalam konflik yang telah menyebabkan puluhan ribu pengungsi melarikan diri.
PBB juga menuduh Rwanda dan Uganda mendukung M23, tuduhan yang disangkal oleh kedua negara.
"Tidak ada solusi militer" terhadap krisis, kata perwakilan PBB Maroko Mohammed Loulichki, tetapi ia menambahkan bahwa ada "satu dinamika yang tak bisa disangkal untuk perdamaian di DRC dan wilayah itu".
"Kita tidak harus melewatkan kesempatan ini." Kedua diplomat itu mengacu pada pembicaraan antara pemerintah DR Kongo dan pemberontak di ibu kota Uganda Kampala yang dimulai kembali bulan lalu tetapi kemudian terhenti.
Salah satu negosiator pemerintah Kongo, Francois Muamba, mengatakan kepada AFP pada Rabu bahwa pembicaraan menngalami kemacetan karena masalah amnesti pemberontak yang diduga kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau manusia yang serius melakukan pelanggaran hak asasi manusia, serta reintegrasi mereka ke dalam tentara nasional.
Masa depan pemimpin politik M23 juga kontroversial, katanya.
Pemerintah Kongo telah menerbitkan daftar dengan nama-nama sekitar 70 pemberontak, termasuk pemimpin kunci M23, yang tidak akan diberikan amnesti atau dimasukkan ke dalam tentara jika perjanjian perdamaian ditandatangani.
"Ada pertanyaan di mana sulit untuk menyerah," kata Lamek.
Delegasi Dewan Keamanan bertemu dengan Presiden Kongo Joseph Kabila dan para anggota pemerintah pada Sabtu.
Mereka akan melakukan perjalanan ke Rwanda Minggu malam dan Uganda pada Senin. (ant/bm 10)
"Hanya solusi politik jalan keluar dari situasi ini," kata Alexis Lamek, deputi perwakilan tetap Prancis untuk PBB kepada pers.
M23 didirikan oleh mantan pemberontak Tutsi yang dimasukkan ke dalam militer Kongo berdasarkan kesepakatan perdamaian 2009.
Mengeluhkan mengenai kesepakatan itu tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan, mereka memberontak pada April 2012, membalik senjata mereka pada mantan rekan-rekan mereka sendiri dan meluncurkan pemberontakan terbaru untuk menyerang wilayah timur DR Kongo yang kaya mineral dan rawan konflik.
PBB dan berbagai kelompok hak asasi manusia menuduh M23 melakukan kekejaman termasuk pemerkosaan dan pembunuhan dalam konflik yang telah menyebabkan puluhan ribu pengungsi melarikan diri.
PBB juga menuduh Rwanda dan Uganda mendukung M23, tuduhan yang disangkal oleh kedua negara.
"Tidak ada solusi militer" terhadap krisis, kata perwakilan PBB Maroko Mohammed Loulichki, tetapi ia menambahkan bahwa ada "satu dinamika yang tak bisa disangkal untuk perdamaian di DRC dan wilayah itu".
"Kita tidak harus melewatkan kesempatan ini." Kedua diplomat itu mengacu pada pembicaraan antara pemerintah DR Kongo dan pemberontak di ibu kota Uganda Kampala yang dimulai kembali bulan lalu tetapi kemudian terhenti.
Salah satu negosiator pemerintah Kongo, Francois Muamba, mengatakan kepada AFP pada Rabu bahwa pembicaraan menngalami kemacetan karena masalah amnesti pemberontak yang diduga kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau manusia yang serius melakukan pelanggaran hak asasi manusia, serta reintegrasi mereka ke dalam tentara nasional.
Masa depan pemimpin politik M23 juga kontroversial, katanya.
Pemerintah Kongo telah menerbitkan daftar dengan nama-nama sekitar 70 pemberontak, termasuk pemimpin kunci M23, yang tidak akan diberikan amnesti atau dimasukkan ke dalam tentara jika perjanjian perdamaian ditandatangani.
"Ada pertanyaan di mana sulit untuk menyerah," kata Lamek.
Delegasi Dewan Keamanan bertemu dengan Presiden Kongo Joseph Kabila dan para anggota pemerintah pada Sabtu.
Mereka akan melakukan perjalanan ke Rwanda Minggu malam dan Uganda pada Senin. (ant/bm 10)
