Tripoli - Berita Maluku. Penguasa penting politik Libya, Selasa, menuntut Amerika Serikat "segera" menyerahkan kembali seorang tokoh Al Qaida yang ditangkap pasukannya di Tripoli, sementara para aktivis mendesak agar haknya dihormati.
Negara itu marah setelah operasi AS untuk menangkap Abu Anas al-Libi, Sabtu, dengan pemerintah memanggil duta besar AS dan Perdana Menteri Ali Zeidan menegaskan bahwa rakyat Libya harus diadili di negaranya.
Kasus itu memalukan dan menempatkan pemerintah Libya pada tekanan dari para pengeritiknya-- terutama kelompok-kelompok bekas gerilyawan dalam revolusi yang menggulingkan dan membunuh diktator Muammer Gaddafi.
Satu penyataan Kongres Nasional Umum (GNC) menekankan "perlunya penyerahan segera" al-Libi, dan menyebut operasi AS itu sebagai satu "pelanggaran yang mencolok" kedaulatan Libya.
Pernyataan itu, yang disetujui GNC juga menyerukan pihak berwenang Libya dan keluarga diizinkan berhubungan dengan dia dan memberikan akses kepada seorang pengacara." Ini adalah pernyataan resmi pertama dari Libya yang mengecam keras operasi itu, di mana al-Libi ditangkap dari mobilnya oleh pasukan AS pada siang hari di satu jalan raya Tripoli, Sabtu.
Al-Libi-- yang nama sebenarnya adalah Nazih Abdul Hamed al-Raghie-- masuk dalam daftar FBI (Biro Penyelidik Federal) yang paling dicari karena dituduh terlibat dalam serangan bom-bom di dua kedubes AS di Afrika Timur.
Ia dilaporkan ditahan di sebuah kapal angkatan laut AS di Meditrenia.
Pada Ahad, Tripoli mengatakan pihaknya meminta penjelasan dari Washington tentang "penculikan" al-Libi itu.
Pada Selasa, menteri kehakiman memanggil Dubes AS Deborah Jones untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang operasi itu.
"Salah al-Marghani memanggil dubes AS Senin pagi untuk meminta jawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan kasus" penangkapan al-Libi itu, kata kementerian itu.
Menteri Marghani dan para pejabat dari kementerian luar negeri bertemu dengan para anggota keluarga al-Libi, mengemukakan tentang pertemuan dengan Jones, tambah pernyataan itu.
Zeidan mengatakan bahwa, kendatipun ia menghormati hubungan "penting" Tripoli dengan AS, rakyat Libya tidak diadili di luar negeri.
"Kami menegaskan bahwa para warga Libya harus diadili di Libya, dan Libya tidak akan menyerahkan para warganya diadil di luar negeri," kata Zeidan di Maroko.
Missi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) mendukung seruan klarifikasi Tripoli itu.
"Pemerintah dan rakyat Libya memiliki hak untuk mengetahui situasi tentang penculikan warga Libya itu... dan menuntut penghormatan penuh hukum internasional dan nasional," kata kepala UNSMIL Tarek Mitri.
Sementara itu "Operations Room of Libya's Revolutionaries" (ORLR), satu kelompok mantan pemberontak mengatakan pihaknya berada dalam siaga tinggi atas memburuknya keamanan dan kerusakan kedaulatan negara itu akibat badan-badan intelijen asing." Organisasi itu memerintahkan para petempurnya bersiap-siap untuk melaksanakan perintah-perintah "memburu dan mengusir para warga asing yang secara ilegal berada di negara itu." Menteri Luar Negeri AS John Kerry membela operasi untuk menangkap al-Libi , menyebut dia seorang target sah dan layak".
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam operasi itu, mendesak AS menghormati hak-hak al-Libi dan memberikan dia akses pada penasehat hukum.
Kelompok Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York menyerukan AS menjamin al-Libi segera diadili di pengadilan sipil. (ant/bm 10)
Negara itu marah setelah operasi AS untuk menangkap Abu Anas al-Libi, Sabtu, dengan pemerintah memanggil duta besar AS dan Perdana Menteri Ali Zeidan menegaskan bahwa rakyat Libya harus diadili di negaranya.
Kasus itu memalukan dan menempatkan pemerintah Libya pada tekanan dari para pengeritiknya-- terutama kelompok-kelompok bekas gerilyawan dalam revolusi yang menggulingkan dan membunuh diktator Muammer Gaddafi.
Satu penyataan Kongres Nasional Umum (GNC) menekankan "perlunya penyerahan segera" al-Libi, dan menyebut operasi AS itu sebagai satu "pelanggaran yang mencolok" kedaulatan Libya.
Pernyataan itu, yang disetujui GNC juga menyerukan pihak berwenang Libya dan keluarga diizinkan berhubungan dengan dia dan memberikan akses kepada seorang pengacara." Ini adalah pernyataan resmi pertama dari Libya yang mengecam keras operasi itu, di mana al-Libi ditangkap dari mobilnya oleh pasukan AS pada siang hari di satu jalan raya Tripoli, Sabtu.
Al-Libi-- yang nama sebenarnya adalah Nazih Abdul Hamed al-Raghie-- masuk dalam daftar FBI (Biro Penyelidik Federal) yang paling dicari karena dituduh terlibat dalam serangan bom-bom di dua kedubes AS di Afrika Timur.
Ia dilaporkan ditahan di sebuah kapal angkatan laut AS di Meditrenia.
Pada Ahad, Tripoli mengatakan pihaknya meminta penjelasan dari Washington tentang "penculikan" al-Libi itu.
Pada Selasa, menteri kehakiman memanggil Dubes AS Deborah Jones untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang operasi itu.
"Salah al-Marghani memanggil dubes AS Senin pagi untuk meminta jawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan kasus" penangkapan al-Libi itu, kata kementerian itu.
Menteri Marghani dan para pejabat dari kementerian luar negeri bertemu dengan para anggota keluarga al-Libi, mengemukakan tentang pertemuan dengan Jones, tambah pernyataan itu.
Zeidan mengatakan bahwa, kendatipun ia menghormati hubungan "penting" Tripoli dengan AS, rakyat Libya tidak diadili di luar negeri.
"Kami menegaskan bahwa para warga Libya harus diadili di Libya, dan Libya tidak akan menyerahkan para warganya diadil di luar negeri," kata Zeidan di Maroko.
Missi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) mendukung seruan klarifikasi Tripoli itu.
"Pemerintah dan rakyat Libya memiliki hak untuk mengetahui situasi tentang penculikan warga Libya itu... dan menuntut penghormatan penuh hukum internasional dan nasional," kata kepala UNSMIL Tarek Mitri.
Sementara itu "Operations Room of Libya's Revolutionaries" (ORLR), satu kelompok mantan pemberontak mengatakan pihaknya berada dalam siaga tinggi atas memburuknya keamanan dan kerusakan kedaulatan negara itu akibat badan-badan intelijen asing." Organisasi itu memerintahkan para petempurnya bersiap-siap untuk melaksanakan perintah-perintah "memburu dan mengusir para warga asing yang secara ilegal berada di negara itu." Menteri Luar Negeri AS John Kerry membela operasi untuk menangkap al-Libi , menyebut dia seorang target sah dan layak".
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam operasi itu, mendesak AS menghormati hak-hak al-Libi dan memberikan dia akses pada penasehat hukum.
Kelompok Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York menyerukan AS menjamin al-Libi segera diadili di pengadilan sipil. (ant/bm 10)
