Sentani - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi guru dan kepala sekolah di daerah pinggiran dan terpencil.
"Selama ini yang menjadi kendala dalam pemerataan penempatan tenaga guru, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, adalah tempat tinggal," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Alpius Toam kepada Antara di Sentani, Selasa.
Menurutnya, dengan kendala tempat tinggal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memfokuskan pada kebutuhan infrastruktur bagi para tenaga guru dan fasilitas sekolah lainnya.
"Saat ini Pemkab Jayapura mulai melakukan rehabilitasi pada gedung-gedung kelas dan pembangunan beberapa perumahan guru," ujarnya.
Toam menuturkan bahwa tempat tinggal bagi guru dan fasilitas sekolah ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus diselesaikan hingga tahun 2017. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jayapura mengambil langkah segera untuk membantu pembangunan rumah kepala sekolah.
"Minimal satu unit rumah guru bisa dilengkapi," tandasnya.
Selain itu, tahun ini Pemkab Jayapura membantu pembangunan delapan unit rumah kepala sekolah. Namun perumahan bagi tenaga pendidik yang berada di kota dan mudah akses tidak menjadi prioritas, katanya.
"Meskipun tidak menjadi prioritas, kami tetap akan melihat berdasarkan kebutuhan, jika memang dibutuhkan maka akan dibangun," urainya.
Tidak hanya Pemkab Jayapura, tetapi juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga memberikan perhatian khusus mengenai perumahan bagi tenaga pendidik ini, khususnya untuk Pemkab Jayapura, jika putusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah ditetapkan maka akan mulai membangun perumahan bagi tenaga pendidik lagi.
"Dengan adanya pembangunan tempat tinggal bagi tenaga pendidik ini, maka ketika Dinas Pendidikan melakukan mutasi bagi guru, tidak ada ada lagi alasan meninggalkan tempat tugas karena sudah disiapkan segala sesuatunya oleh kami," katanya lagi.
Toam menambahkan bahwa ke-8 unit perumahan kepala sekolah tersebut diantaranya rumah kepala sekolah bagi SMK Nimboran, SMA Nimboran, Yapis, Kaureh, Demta, Tarvia, Airu dan Pagai. (ant/bm 10)
"Selama ini yang menjadi kendala dalam pemerataan penempatan tenaga guru, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, adalah tempat tinggal," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Alpius Toam kepada Antara di Sentani, Selasa.
Menurutnya, dengan kendala tempat tinggal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memfokuskan pada kebutuhan infrastruktur bagi para tenaga guru dan fasilitas sekolah lainnya.
"Saat ini Pemkab Jayapura mulai melakukan rehabilitasi pada gedung-gedung kelas dan pembangunan beberapa perumahan guru," ujarnya.
Toam menuturkan bahwa tempat tinggal bagi guru dan fasilitas sekolah ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus diselesaikan hingga tahun 2017. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jayapura mengambil langkah segera untuk membantu pembangunan rumah kepala sekolah.
"Minimal satu unit rumah guru bisa dilengkapi," tandasnya.
Selain itu, tahun ini Pemkab Jayapura membantu pembangunan delapan unit rumah kepala sekolah. Namun perumahan bagi tenaga pendidik yang berada di kota dan mudah akses tidak menjadi prioritas, katanya.
"Meskipun tidak menjadi prioritas, kami tetap akan melihat berdasarkan kebutuhan, jika memang dibutuhkan maka akan dibangun," urainya.
Tidak hanya Pemkab Jayapura, tetapi juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga memberikan perhatian khusus mengenai perumahan bagi tenaga pendidik ini, khususnya untuk Pemkab Jayapura, jika putusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah ditetapkan maka akan mulai membangun perumahan bagi tenaga pendidik lagi.
"Dengan adanya pembangunan tempat tinggal bagi tenaga pendidik ini, maka ketika Dinas Pendidikan melakukan mutasi bagi guru, tidak ada ada lagi alasan meninggalkan tempat tugas karena sudah disiapkan segala sesuatunya oleh kami," katanya lagi.
Toam menambahkan bahwa ke-8 unit perumahan kepala sekolah tersebut diantaranya rumah kepala sekolah bagi SMK Nimboran, SMA Nimboran, Yapis, Kaureh, Demta, Tarvia, Airu dan Pagai. (ant/bm 10)
