Header Ads

Indonesia Mendorong Kebebasan Internet

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, mengatakan para pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menjaga dan mengembangkan Internet sebagai wahana untuk kebebasan berekspresi dan menghargai hak-hak orang lain.

"Ini untuk menjaga keberlangsungan Internet ke depan," kata dia dalam pembukaan pertemuan High Level Ledears Meeting di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin 21 Oktober 2013.

Menurut dia, ini bisa dilakukan dengan mengembangkan etika Internet (cyber ethics) dalam pembuatan aturan Internet dan perilaku berinternet. Menurut dia, setiap negara memiliki kepentingan masing-masing yang bisa berbeda dengan negara-negara lain. Untuk itu setiap pemangku kepentingan perlu memahami hal ini agar Internet bisa berkembang dan dimanfaatkan hingga generasi mendatang.

Sedangkan Thomas Gass dari United Nations Department of Economic and Social Affairs menyoroti pentingnya keamanan Internet bagi semua pengakses khususnya publik. Ini karena Internet telah berperan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara."Masyarakat harus merasa aman dan bebas dari gangguan," kata dia.

Sedangkan Fadi Chehadi dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers mengatakan bahwa Internet bukan lagi menjadi dunia virtual karena ini sudah menjadi dunia yang ditinggali semua orang.

Dia mencontohkan penggunaan Internet untuk kegiatan bisnis, misalnya, piranti digital memberitahukan bahwa sebuah lokasi parkir dalam keadaan kosong sehingga bisa diisi oleh pengemudi lain. "Internet sudah menjadi sentral bagi kita semua," kata dia.

Untuk itu, semua pihak bagi pemerintah, bisnis dan organisasi sipil berhak dan wajib menjaga agar publik tetap percaya untuk menggunakannya. "Karena beberapa waktu terakhir ini ada gangguan terhadap kepercayaan publik terhadap Internet," kata dia.

Sedangkan Ed Vaizey, Menteri Komunikasi dan Industri Kreatif Inggris, mengatakan bahwa pemerintah Inggris sangat menyadari perlunya Internet dalam melayani masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Pemerintah juga menyadari perannya untuk membangun infrastruktur Internet bagi masyarakat.

Dan Christopher Painter, Koordinator isu Internet dari Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa etika Internet haruslah berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Dan prinsip ini bersifat universal lintas negara. Dia berharap kerja sama antara semua pemangku kepentingan. (Sumber: Tempo.co)
Diberdayakan oleh Blogger.