Random Posts

header ads

Ekonomi Indonesia tunggu "durian runtuh" dari kebijakan AS

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan baru, Bambang Brodjonegoro, berharap penutupan kantor pemerintahan di Amerika Serikat memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Gejolak di AS diharapkan dapat membuat investor melarikan dananya ke Tanah Air.

"Kita berharap terutama dengan pengumuman hari ini mudah-mudahan itu bisa menetralisasi dan memberi dampak positif ketimbang negatif yang muncul dari berita AS itu," ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/10).

Bambang tidak menampik jika potensi dampak negatif dari AS tetap ada. Pasalnya, gejolak di AS juga memberi anggapan bahwa perekonomian dunia semakin lama untuk membaik.

"Artinya kalau global tidak membaik, itu berarti ekspektasi perbaikan ekonomi Indonesia juga terganggu," tuturnya.

Sebelumnya, dilansir stasiun televisi Aljazeera, sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat akan ditutup lantaran Senat (didominasi Partai Demokrat) kemarin gagal mencapai kesepakatan dengan Kongres (di dominasi Partai Republik) soal undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan ini harus diambil lantaran Senat dan Kongres tidak mencapai kesepakatan soal undang-undang dana jaminan kesehatan yang diajukan Presiden Barack Hussein Obama.

Kubu Partai Republik di Kongres Amerika mengambil keputusan untuk memperketat dana APBN sehingga akan menghambat dana jaminan kesehatan bagi rakyat Amerika dan akibatnya menutup operasional sebagian lembaga pemerintah.

Manajemen Gedung Putih akan mulai berhenti beroperasi pada tengah malam waktu setempat (pukul 11.00 waktu Jakarta).

Penutupan kantor-kantor pemerintah ini tentu akan berdampak pada jutaan warga Amerika yang bergantung kepada jasa pemerintah. Sejumlah sektor penting pemerintah dilaporkan akan tetap beroperasi seperti militer, pengawas bandar udara, dan Kementerian Luar Negeri yang mengurusi visa.

Perusahaan pengamat pergerakan ekonomi asal Massachusetts, Amerika Serikat, hari ini mengatakan dampak penutupan sebagian lembaga pemerintah yang dimulai ini diperkirakan mencapai Rp 3,4 triliun (USD 300 juta) per hari. (Sumber: Merdeka.com)