Paris - Presiden Prancis Francois Hollande, Jumat (6/9), mengatakan ia akan menunggu laporan penyelidikan PBB mengenai serangan senjata kimi di Suriah sebelum memutuskan campur tangan militer terhadap Damaskus, kata FRANCE 24.
"Kita mesti menunggu laporan pemerika (PBB) sama seperti kita menunggu Kongres (AS)," kata Hollande selama taklimat setelah Pertemuan Puncak G20 di St. Petersburg, Rusia. Ia merujuk kepada pemungutan suara yang ditunggu di AS mengenai serangan militer, kata saluran berita Prancis itu.
Itu dapat berarti keterlibatan Prancis dalam setiap serangan militer terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad takkan diputuskan sampai paling cepat mendekati akhir September.
Para diplomat PBB telah mengatakan hasil analisis PBB mungkin belum siap sampai beberapa pekan.
Prancis dan Amerika Serikat adalah dua negara utama Barat yang mendorong dilancarkannya aksi militer sehubungan dengan dugaan penggunaan senjata kimia pada 21 Agustus. Washing dan Paris menuduh pemerintah Bashar sebagai pelaku serangan tersebut.
Namun, setelah Pertemuan Puncak G20, Hollande mengakui ada perbedaan pendapat antara para kepala negara mengenai siapa yang bertanggung-jawab atas serangan gas pada 21 Agustus, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Ia juga mengatakan ia bermaksud mempersatukan koalisi semua negara agar mendukung campur tangan kalau Dewan Keamanan PBB tak bisa bersepakat.
Hollande juga menduga akan memperoleh dukungan dari mitra Eropa mengenai serangan yang mungkin dilancarkan, "setidaknya dalam sikap politik", katanya.
Meskipun Paris dan Washington melanjutkan upaya mereka untuk meraih dukungan bagi aksi militer, mereka masih menunggu pemungutan suara di Kongres AS pekan depan mengenai apakah akan mensahkan, atau tidak, aksi militer terbatas terhadap Damaskus.
Namun, masyarakat internasional tetap prihatian mengenai dukungan bagi setiap serangan militer terhadap Pemerintah Suriah tanpa resolusi PBB.
FRANCE 24, dengan mengutip pernyataan pengeritik dalam negeri, menyatakan Hollande mengambil resiko secara diplomatik membuat Prancis terkucil dengan mendorongnya ke dalam campur tangan militer bersama Amerika Serikat tanpa mandat PBB. (Sumber: Antara)
"Kita mesti menunggu laporan pemerika (PBB) sama seperti kita menunggu Kongres (AS)," kata Hollande selama taklimat setelah Pertemuan Puncak G20 di St. Petersburg, Rusia. Ia merujuk kepada pemungutan suara yang ditunggu di AS mengenai serangan militer, kata saluran berita Prancis itu.
Itu dapat berarti keterlibatan Prancis dalam setiap serangan militer terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad takkan diputuskan sampai paling cepat mendekati akhir September.
Para diplomat PBB telah mengatakan hasil analisis PBB mungkin belum siap sampai beberapa pekan.
Prancis dan Amerika Serikat adalah dua negara utama Barat yang mendorong dilancarkannya aksi militer sehubungan dengan dugaan penggunaan senjata kimia pada 21 Agustus. Washing dan Paris menuduh pemerintah Bashar sebagai pelaku serangan tersebut.
Namun, setelah Pertemuan Puncak G20, Hollande mengakui ada perbedaan pendapat antara para kepala negara mengenai siapa yang bertanggung-jawab atas serangan gas pada 21 Agustus, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Ia juga mengatakan ia bermaksud mempersatukan koalisi semua negara agar mendukung campur tangan kalau Dewan Keamanan PBB tak bisa bersepakat.
Hollande juga menduga akan memperoleh dukungan dari mitra Eropa mengenai serangan yang mungkin dilancarkan, "setidaknya dalam sikap politik", katanya.
Meskipun Paris dan Washington melanjutkan upaya mereka untuk meraih dukungan bagi aksi militer, mereka masih menunggu pemungutan suara di Kongres AS pekan depan mengenai apakah akan mensahkan, atau tidak, aksi militer terbatas terhadap Damaskus.
Namun, masyarakat internasional tetap prihatian mengenai dukungan bagi setiap serangan militer terhadap Pemerintah Suriah tanpa resolusi PBB.
FRANCE 24, dengan mengutip pernyataan pengeritik dalam negeri, menyatakan Hollande mengambil resiko secara diplomatik membuat Prancis terkucil dengan mendorongnya ke dalam campur tangan militer bersama Amerika Serikat tanpa mandat PBB. (Sumber: Antara)
