Mamuju - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat menengarai masih banyak pejabat di daerah tersebut yang terlibat penggunaan narkotika dan obat terlarang (Narkoba) sehingga perlu segera dilakukan pemeriksaan melalui tes urine.
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan tes urine dengan cara mendadak agar hasilnya maksimal. Rencana kegiatan tes ini juga berdasarkan perintah Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, untuk mengungkap pejabat yang terlibat kasus narkoba," kata Kepala BNN Sulbar, Jusran Rifai di Mamuju, Senin.
Menurutnya, dari hasil tes urine tersebut maka hasilnya akan diserahkan kembali kepada Pemprov Sulbar untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.
"Pejabat yang terbukti terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengeder akan diserahkan ke Pemprov Sulbar. Yang jelas sanksinya ada dan biasanya dilakukan pemecatan," jelasnya.
Jusran menuturkan, Sulbar sebagai daerah lintasan segitiga emas antara provinsi Sulsel, Sulteng dan Kalimantan Timur, sangat rawan kasus penyebaran narkoba.
"Kalau di Sulbar hingga kini daerah yang terbanyak masuk narkoba adalah Kabupaten Polman dan Mamuju Utara (Matra). Sedangkan pemasok narkoba yang terbesar adalah dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan," ungkapnya.
Selain pasokan dari Kabupaten Sidrap, kata dia, daerah lain yang menjadi pemasok narkoba yaitu Palu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.
"Kalimantan menjadi salah satu daerah pemasok masuknya narkoba karena menjadi jalur transportasi di daerah itu. Sehingga upaya pencegahan yang kami lakukan adalah memasang tenaga pemantau dilapangan," ujar Jusran. (ant/bm 10)
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan tes urine dengan cara mendadak agar hasilnya maksimal. Rencana kegiatan tes ini juga berdasarkan perintah Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, untuk mengungkap pejabat yang terlibat kasus narkoba," kata Kepala BNN Sulbar, Jusran Rifai di Mamuju, Senin.
Menurutnya, dari hasil tes urine tersebut maka hasilnya akan diserahkan kembali kepada Pemprov Sulbar untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.
"Pejabat yang terbukti terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengeder akan diserahkan ke Pemprov Sulbar. Yang jelas sanksinya ada dan biasanya dilakukan pemecatan," jelasnya.
Jusran menuturkan, Sulbar sebagai daerah lintasan segitiga emas antara provinsi Sulsel, Sulteng dan Kalimantan Timur, sangat rawan kasus penyebaran narkoba.
"Kalau di Sulbar hingga kini daerah yang terbanyak masuk narkoba adalah Kabupaten Polman dan Mamuju Utara (Matra). Sedangkan pemasok narkoba yang terbesar adalah dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan," ungkapnya.
Selain pasokan dari Kabupaten Sidrap, kata dia, daerah lain yang menjadi pemasok narkoba yaitu Palu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.
"Kalimantan menjadi salah satu daerah pemasok masuknya narkoba karena menjadi jalur transportasi di daerah itu. Sehingga upaya pencegahan yang kami lakukan adalah memasang tenaga pemantau dilapangan," ujar Jusran. (ant/bm 10)
