Jakarta - PT Freeport Indonesia sudah beberapa kali bertemu perwakilan pemerintah membahas renegosiasi kontrak karya. Sebagian permintaan negara, menurut perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, bakal dituruti. Sebagai gantinya, mereka berharap tetap boleh mengekspor tembaga dan emas yang belum sepenuhnya dimurnikan.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan dari enam poin renegosiasi, pihaknya sudah menyetujui beberapa permintaan pemerintah. Termasuk divestasi saham dan perluasan lahan garapan.
"Di renegosiasi kan ada enam isu, kita kan memenuhi. Sudah beberapa kali disampaikan yang kita bahas royalti wilayah, divestasi sampai 20 persen, kemudian IPO, luas lahan, semua kita usahakan sesuai aturan," kata Rozik selepas jumpa pers di Jakarta, Selasa (13/8).
Ganjalan Freeport adalah UU Mineral dan Bahan Tambang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam beleid itu, tahun depan 100 persen produksi perusahaan tambang, wajib diolah di dalam negeri. Sementara Freeport Indonesia baru bisa mengolah 30-40 persen di perusahaan patungan mereka bersama Mitsubishi, yakni PT Smelting, yang berlokasi di Gresik.
Sisa 60 persen produksi biji tembaga dan emas, direncanakan akan diolah dua mitra lain, yaitu PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia. Namun, pembangunan smelter dua perusahaan itu paling cepat selesai 3 tahun lagi.
Alhasil, sebagai ganti perundingan soal divestasi, maka Rozik berharap pemerintah memberi keleluasaan soal ekspor yang tak harus sepenuhnya hasil olahan dalam negeri.
"(Dispensasi) bagian dari package perundingan. Kita mohonkanlah satu, ya itu dispensasi (ekspor) tadi," cetusnya.
Tanpa dispensasi itu, produksi tembaga katoda dan emas Freeport Indonesia bisa terganggu. Dampak lainnya, imbuh Rozik, ada pada nasib kontrak pengolahan bahan tambang yang sudah terlanjur mereka jalin dengan perusahaan luar negeri.
"Kita pengen tahu dulu 2014 bagaimana, kalau sudah ada dispensasi tentu kami akan memperhitungkan pasokan (ke mitra smelter luar negeri)," tandasnya. (Sumber: Merdeka.com)
Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan dari enam poin renegosiasi, pihaknya sudah menyetujui beberapa permintaan pemerintah. Termasuk divestasi saham dan perluasan lahan garapan.
"Di renegosiasi kan ada enam isu, kita kan memenuhi. Sudah beberapa kali disampaikan yang kita bahas royalti wilayah, divestasi sampai 20 persen, kemudian IPO, luas lahan, semua kita usahakan sesuai aturan," kata Rozik selepas jumpa pers di Jakarta, Selasa (13/8).
Ganjalan Freeport adalah UU Mineral dan Bahan Tambang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam beleid itu, tahun depan 100 persen produksi perusahaan tambang, wajib diolah di dalam negeri. Sementara Freeport Indonesia baru bisa mengolah 30-40 persen di perusahaan patungan mereka bersama Mitsubishi, yakni PT Smelting, yang berlokasi di Gresik.
Sisa 60 persen produksi biji tembaga dan emas, direncanakan akan diolah dua mitra lain, yaitu PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia. Namun, pembangunan smelter dua perusahaan itu paling cepat selesai 3 tahun lagi.
Alhasil, sebagai ganti perundingan soal divestasi, maka Rozik berharap pemerintah memberi keleluasaan soal ekspor yang tak harus sepenuhnya hasil olahan dalam negeri.
"(Dispensasi) bagian dari package perundingan. Kita mohonkanlah satu, ya itu dispensasi (ekspor) tadi," cetusnya.
Tanpa dispensasi itu, produksi tembaga katoda dan emas Freeport Indonesia bisa terganggu. Dampak lainnya, imbuh Rozik, ada pada nasib kontrak pengolahan bahan tambang yang sudah terlanjur mereka jalin dengan perusahaan luar negeri.
"Kita pengen tahu dulu 2014 bagaimana, kalau sudah ada dispensasi tentu kami akan memperhitungkan pasokan (ke mitra smelter luar negeri)," tandasnya. (Sumber: Merdeka.com)
