Jakarta - Puluhan aktivis Papua Merdeka batal menginjakan kaki di Bumi Cenderawasih. Rencananya mereka berniat mengkampanyekan kemerdekaan Papua dengan cara berlayar dari Australia ke Papua.
"Informasi sementara yang diterima dari KBRI di Australia, bahwa kedatangan para aktivis tidak jadi, karena visa tidak diterbitkan," kata juru bicara Polda Papua Komisaris Besar I Gede Sumerta Jaya tara di Jayapura, Selasa (20/8).
Polda akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan kedatangan para aktivis Papua Merdeka ini. "Aktivis Australia yang mau datang ke Papua sini disertai visa atau tidak, nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak imigrasi tentunya," katanya.
Dia mengungkapkan jika ada warga negara lain yang masuk ke wilayah negara lainnya tanpa menggunakan visa, maka warga tersebut bisa dikatakan sebagai penduduk ilegal.
"Namanya orang tanpa paspor atau tanpa visa masuk ke wilayah negara lain ya imigran gelap namanya," ucapnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dubes Australia. Penjelasan Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriaty adalah bahwa para aktivis akan berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau Papua.
"Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia," katanya.
Djoko menegaskan TNI AL dan AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan para aktivis. Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan kepada Dubes Australia agar tidak ada negara yang menjadi tempat pemberangkatan para aktivis yang mau mengganggu kedaulatan negara lain.
"Jika hal tersebut dikaitkan dengan kekerasan dan HAM, kita (Indonesia) juga memiliki concern yang sama," tegas Djoko.
Sebelumnya kapal layar Freedom Flotilla dikabarkan akan berlayar ke Papua dengan membawa sejumlah aktivis Papua Merdeka. Di mana para aktivis tersebut rencananya akan berlayar dengan menggunakan tiga kapal. Salah satu tujuan para aktivis ini adalah untuk kampanye kemerdekaan Papua.
Sejumlah aktivis warga Papua yang ikut berlayar sebagian besar sudah mendapatkan suaka dari pemerintah Australia. Kapal tersebut direncanakan akan berlayar dari Marlin Marina, Cairns Australia pada 16 Agustus lalu. (Sumber: Merdeka.com)
"Informasi sementara yang diterima dari KBRI di Australia, bahwa kedatangan para aktivis tidak jadi, karena visa tidak diterbitkan," kata juru bicara Polda Papua Komisaris Besar I Gede Sumerta Jaya tara di Jayapura, Selasa (20/8).
Polda akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan kedatangan para aktivis Papua Merdeka ini. "Aktivis Australia yang mau datang ke Papua sini disertai visa atau tidak, nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak imigrasi tentunya," katanya.
Dia mengungkapkan jika ada warga negara lain yang masuk ke wilayah negara lainnya tanpa menggunakan visa, maka warga tersebut bisa dikatakan sebagai penduduk ilegal.
"Namanya orang tanpa paspor atau tanpa visa masuk ke wilayah negara lain ya imigran gelap namanya," ucapnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dubes Australia. Penjelasan Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriaty adalah bahwa para aktivis akan berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau Papua.
"Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia," katanya.
Djoko menegaskan TNI AL dan AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan para aktivis. Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan kepada Dubes Australia agar tidak ada negara yang menjadi tempat pemberangkatan para aktivis yang mau mengganggu kedaulatan negara lain.
"Jika hal tersebut dikaitkan dengan kekerasan dan HAM, kita (Indonesia) juga memiliki concern yang sama," tegas Djoko.
Sebelumnya kapal layar Freedom Flotilla dikabarkan akan berlayar ke Papua dengan membawa sejumlah aktivis Papua Merdeka. Di mana para aktivis tersebut rencananya akan berlayar dengan menggunakan tiga kapal. Salah satu tujuan para aktivis ini adalah untuk kampanye kemerdekaan Papua.
Sejumlah aktivis warga Papua yang ikut berlayar sebagian besar sudah mendapatkan suaka dari pemerintah Australia. Kapal tersebut direncanakan akan berlayar dari Marlin Marina, Cairns Australia pada 16 Agustus lalu. (Sumber: Merdeka.com)
