JAKARTA - Koalisi Non-Governmental Organization (NGO) yang fokus dalam bidang hak asasi manusia (HAM), mengimbau calon presiden yang masih punya catatan atau terlibat perkara HAM berat, tidak akan menguntungkan Indonesia.
Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group mengatakan, hubungan internasional akan sangat terganggu, baik pada tingkat kawasan maupun global, bila Indonesia dipimpin presiden yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat.
"Kalau sampai kemudian demokrasi kita memilih orang itu, kita punyaiproblem besar sebagai Indonesia. Calon presiden yang pasti punya catatan HAM berat adalah Wiranto dan Prabowo," ujar Rafendi di Kantor HRWG, Gedung Jiwasraya, Gondangdia, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2013).
Wiranto, kata Rafendi, bisa dituntut di negara yang memberlakukan yurisdiksi universal atas dugaan kejahatan HAM pada 1998.
Rafendi menilai, pernyataan Wiranto bahwa perbuatannya saat itu berdasarkan hukum dan kebijakan negara, adalah pembelaan semata.
Jika memang benar, Rafendi menantang Wiranto pergi ke Amerika Serikat dan Inggris.
"Buktikan. Jalan-jalan pergi ke Amerika untuk membuktikan kalau dia tidak ada masalah atau ke United Kingdom Inggris. Karena ada negara-negara yang menerapkan universal yurisdiction. Jadi, dia (negara) bisa menuntut seorang yang mendarat di wilayah yurisdiksinya," papar Rafendi. (Sumber: TRIBUNNEWS.COM)
Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group mengatakan, hubungan internasional akan sangat terganggu, baik pada tingkat kawasan maupun global, bila Indonesia dipimpin presiden yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat.
"Kalau sampai kemudian demokrasi kita memilih orang itu, kita punyaiproblem besar sebagai Indonesia. Calon presiden yang pasti punya catatan HAM berat adalah Wiranto dan Prabowo," ujar Rafendi di Kantor HRWG, Gedung Jiwasraya, Gondangdia, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2013).
Wiranto, kata Rafendi, bisa dituntut di negara yang memberlakukan yurisdiksi universal atas dugaan kejahatan HAM pada 1998.
Rafendi menilai, pernyataan Wiranto bahwa perbuatannya saat itu berdasarkan hukum dan kebijakan negara, adalah pembelaan semata.
Jika memang benar, Rafendi menantang Wiranto pergi ke Amerika Serikat dan Inggris.
"Buktikan. Jalan-jalan pergi ke Amerika untuk membuktikan kalau dia tidak ada masalah atau ke United Kingdom Inggris. Karena ada negara-negara yang menerapkan universal yurisdiction. Jadi, dia (negara) bisa menuntut seorang yang mendarat di wilayah yurisdiksinya," papar Rafendi. (Sumber: TRIBUNNEWS.COM)
