Usaha tersebut kini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) pada Tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diharapkan selesai pada September 2012 melalui Keputusan Gubernur.
“Untuk konteks kita di Maluku, selain Rencana Aksi Daerah yang telah dipersiapkan oleh instansi teknis bidang lingkungan hidup, kita juga diperhadapkan dengan karakter wilayah Maluku yang bercirikan pulau-pulau kecil dengan struktur pegunungan yang langsung berhadapan dengan pesisir, tentu kondisi demikian secara teoritis maupun dalam realita praksis di lapangan, akan diperhadapkan dengan resiko bencana yang cukup tinggi, baik secara intensitas maupun kualitasnya,” kata Gubernur.
Dari pengalaman pahit yang pernah dialami masyarakat di Maluku, khsusunya di kota Ambon, dengan seringnya terjadinya banjir maupun tanah longsor, seperti yang terjadi di daerah Batu Gantung dan Batu Gajah adalah justru akibat keteledoran masyarakat sendiri yang merusak lingkungan, namun juga ketidaksiapan aparatur Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penataan tata ruang wilayah, terkait dengan peruntukannya, maupun responsivitas dan kepekaan terhadap gejala serta tanda-tanda alam yang begitu cepat berubah, karena itu bencana yang terjadi di kota Ambon, Gubernur harapkan hendaknya tidak terulang lagi.
“Saya tegaskan kepada seluruh SKPD yang berkaitan dengan lingkungan hidup, harus mengoptimalkan kinerjanya,” kata Gubernur.
Gubernur minta agar forum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensinkronkan seluruh program kerja pada semua jenjang Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan diharapkan bidang lingkungan hidup di Maluku menjadi salah satu penyumbang konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan di Indonesia.
Selain banjir dan tanah longsor, cuaca yang terjadi belakangan ini dengan munculnya perubahan cuaca ekstrem, berupa badai angin dengan kecepatan diatas rata-rata, curah hujan yang tinggi, serta gelombang laut yang melebihi ambang batas pelayaran berakibat terganggunya aktifitas masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Dengan demikian, Gubernur juga mengharapkan dari seluruh instansi terkait yang menangani lingkungan hidup, agar melakukan kajian dan merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan, terkait perkembangan cuaca dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait dan segera menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Maluku, agar dapat ditentukan solusi kebijakan yang tepat bagi pengelolaan lingkungan hidup. (bm 10)
0 Komentar