Syahrul di Ambon, Sabtu menegaskan, Rakernas yang digelar merupakan "high level meeting" tingkat nasional karena dihadiri seluruh Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kebangsaan.
"Rakernas ini statusnya lebih tinggi dari pertemuan mana pun. produk yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus menjadi solusi bagi pempus menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi," katanya.
Dia menilai, saat ini banyak masalah yang terjadi di luar kendali pemerintah daerah sebagai akibat tidak program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan kondisi daerah.
"Banyak kebijakan dikeluarkan Pemerintah pusat, khususnya para Menteri yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kondisi di daerah, di mana dampaknya semakin menyulitkan dan menyengsarakan masyarakat," katanya.
Syahrul Yasin Limpo mencontohkan Permen Kelautan dan Perikanan No.1/2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam keadaan bertelur dan pembatasan penangkapan berdasarkan ukuran minimal diatas 15 cm atau berat 150 gram, menyusahkan nelayan, pembudidaya kepiting dan perusahaan perikanan di Sulawesi Selatan dan provinsi lainnya.
"Seharusnya sebuah program atau peraturan ditetapkan sebagai kebijakan nasional, perlu dirapatkan atau dibahas dengan para Gubernur atau Bupati dan Wali Kota, karena mereka mengetahui kondisi di daerah masing-masing," tegasnya.
Dia menegaskan, para Gubernur siap menjadi "bumper" pemerintah pusat asalkan berbagai kebijakan dan program pembangunan dibicarakan bersama dan sesuai dengan kondisi di daerah.
Syahrul Yasin Limpo menambahkan, pimpinan APPSI bersama para Gubernur menjadwalkan serangkaian pertemuan termasuk rapat koordinasi dengan Presiden hingga beberapa bulan ke depan, guna membicarakan berbagai masalah yang terjadi saat ini, termasuk tugas-tugas Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pempus di daerah.
Syahrul Yasin Limpo yang mengibaratkan asosiasi tersebut sebagai "partai Gubernur" berharap 34 Gubernur tetap solit hingga beberapa bulan ke depan, guna mengawal 10 rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas yang berlangsung di Ambon 26-28 Februari tersebut, sekaligus mengatasi berbagai masalah yang terjadi sebagai akibat miskomunikasi dan misinformasi. (ant/bm 10)
0 Komentar