Jayapura - Kepala daerah di wilayah Papua yang telah memiliki kesadaran untuk mendorong pemerintah daerah setempat dapat menganggarkan sendiri dana bagi pencegahan penularan HIV/AIDS, sehingga sejumlah lembaga donor mulai menarik diri untuk membiayainya.
"Akhir tahun ini, Global Fund, salah satu lembaga donor yang selama empat tahun ini mendanai pencegahan HIV/AIDS di tanah Papua akan menarik diri," kata Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Papua, Constan Karma, di Jayapura, Jumat.
Menurutnya, Global Fund selama ini mendanai pencegahan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome) pada tujuh kabupaten/kota, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Jayawijaya, Paniai, Merauke, dan Nabire.
"Ada beberapa lembaga donor lainnya yang juga akan menarik diri dalam pembiayaan pencegahan HIV/AIDS dari Papua, setelah pemda setempat menyatakan siap mendanainya sendiri," ujarnya.
Ia menyatakan, kesadaran para kepala daerah di Papua saat ini mulai tumbuh untuk penanggulangan HIV/AIDS.
Beberapa kabupaten telah menganggarkan dana penanganan HIV/AIDS dalam APBD, meskipun belum ada KPA atau LSM yang mengurusinya di daerah tersebut.
"Sejak tahun 2007 lalu, dana penanggulangan HIV/AIDS telah dianggarkan dalam APBD provinsi," ujarnya pula.
Karma menjelaskan bahwa lembaga donor tersebut pasti melihat kesiapan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota setempat, untuk melihat kesiapan penganggarannya atau belum.
Saat ini, katanya lagi, hampir seluruh kabupaten/kota di Papua sudah menyediakan dana penanggulangan HIV/AIDS tersebut, sehingga dimungkinkan lembaga donor melihat jajaran pemda di Papua telah siap untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.
"Mereka (lembaga donor, Red) juga telah cukup lama membantu kita. Ya, kita harus relakan mereka, jika dana tersebut tak lagi dianggarkan untuk Papua," ujarnya pula.
Pihaknya memperkirakan lebih 10 lembaga donor yang selama ini mendanai program penanganan HIV/AIDS di tanah Papua akan menarik diri, setelah melihat kesiapan daerah ini menganggarkan sendiri dana yang diperlukan dalam APBD masing-masing.
APBD tahun 2013 ini, Pemprov Papua menggelontorkan lebih dari Rp11 miliar, di antaranya diberikan untuk kegiatan LSM yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS, kegiatan langsung, atau koordinasi dengan komponen masyarakat.
"KPA juga akan mencontoh kinerja yang diterapkan Global Fund dalam penanggulangan HIV/AIDS di tanah Papua, seperti sistem pelaporan dalam suatu kegiatan penanggulangan HIV/AID yang dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu," katanya lagi.
Karma menyatakan, dalam pengelolaan dana oleh Global Fund itu, jika terdapat sisa dana dalam suatu kegiatan harus tetap dikembalikan.
Menurut dia, cara kerja Global Fund sangat baik untuk ditiru, dan hal seperti ini akan sangat membantu pihaknya. (ant/bm 10)
"Akhir tahun ini, Global Fund, salah satu lembaga donor yang selama empat tahun ini mendanai pencegahan HIV/AIDS di tanah Papua akan menarik diri," kata Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Papua, Constan Karma, di Jayapura, Jumat.
Menurutnya, Global Fund selama ini mendanai pencegahan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome) pada tujuh kabupaten/kota, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Jayawijaya, Paniai, Merauke, dan Nabire.
"Ada beberapa lembaga donor lainnya yang juga akan menarik diri dalam pembiayaan pencegahan HIV/AIDS dari Papua, setelah pemda setempat menyatakan siap mendanainya sendiri," ujarnya.
Ia menyatakan, kesadaran para kepala daerah di Papua saat ini mulai tumbuh untuk penanggulangan HIV/AIDS.
Beberapa kabupaten telah menganggarkan dana penanganan HIV/AIDS dalam APBD, meskipun belum ada KPA atau LSM yang mengurusinya di daerah tersebut.
"Sejak tahun 2007 lalu, dana penanggulangan HIV/AIDS telah dianggarkan dalam APBD provinsi," ujarnya pula.
Karma menjelaskan bahwa lembaga donor tersebut pasti melihat kesiapan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota setempat, untuk melihat kesiapan penganggarannya atau belum.
Saat ini, katanya lagi, hampir seluruh kabupaten/kota di Papua sudah menyediakan dana penanggulangan HIV/AIDS tersebut, sehingga dimungkinkan lembaga donor melihat jajaran pemda di Papua telah siap untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.
"Mereka (lembaga donor, Red) juga telah cukup lama membantu kita. Ya, kita harus relakan mereka, jika dana tersebut tak lagi dianggarkan untuk Papua," ujarnya pula.
Pihaknya memperkirakan lebih 10 lembaga donor yang selama ini mendanai program penanganan HIV/AIDS di tanah Papua akan menarik diri, setelah melihat kesiapan daerah ini menganggarkan sendiri dana yang diperlukan dalam APBD masing-masing.
APBD tahun 2013 ini, Pemprov Papua menggelontorkan lebih dari Rp11 miliar, di antaranya diberikan untuk kegiatan LSM yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS, kegiatan langsung, atau koordinasi dengan komponen masyarakat.
"KPA juga akan mencontoh kinerja yang diterapkan Global Fund dalam penanggulangan HIV/AIDS di tanah Papua, seperti sistem pelaporan dalam suatu kegiatan penanggulangan HIV/AID yang dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu," katanya lagi.
Karma menyatakan, dalam pengelolaan dana oleh Global Fund itu, jika terdapat sisa dana dalam suatu kegiatan harus tetap dikembalikan.
Menurut dia, cara kerja Global Fund sangat baik untuk ditiru, dan hal seperti ini akan sangat membantu pihaknya. (ant/bm 10)
