Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya setuju Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi, karena landasan pembangunan saat ini dirasakan tidak efektif dan menyeluruh.
"Haluan yang sekarang, yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara, sangat tidak menyeluruh. Dari dulu kita memang menginginkan haluan negara yang jangka panjang, rinci, dan ditaati oleh pemimpin negara," kata Puan dalam Kongres Kebangsaan bertema "Menggagas Kembali Haluan Bangsa menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka" yang diselenggarakan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) di Jakarta, Selasa.
Puan mengatakan setelah penghapusan GBHN pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar, negara "ditinggalkan" dengan haluan dan garis besar yang tidak rinci dan komprehensif, sehingga visi dari para pejabat penyelenggara negara tidak memiliki kesatuan dan keselarasan.
"Dari dulu kita memang berharap pemerintah ke depan memiliki GBHN dan dipatuhi secara bersama. Jadi jangan punya visi masing-masing dalam menjalankan negara ini," ujarnya.
Menurut Puan, yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mengakomodir sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan.
"Kami harapkan dengan haluan negara yang baru, dapat mengatur soal rencana pembangunan dengan keteraturan jangka waktu yang tepat," ujarnya.
Jika PDIP memenangai Pemilu 2014, Puan mengatakan akan mengupayakan prinsip-prinsip utama yakni kemandirian pada politik dan ekonomi, serta kebudayaan yang berkepribadian kuat.
"Kami ingin mengupayakan apa yang disuarakan Presiden Soekarno. Itu saja, kami ingin implementasi yang sesuai dan kami harapkan masa depan bangsa ini lebih hebat dari dekade 1960-an," ujarnya. (ant/bm 10)
"Haluan yang sekarang, yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara, sangat tidak menyeluruh. Dari dulu kita memang menginginkan haluan negara yang jangka panjang, rinci, dan ditaati oleh pemimpin negara," kata Puan dalam Kongres Kebangsaan bertema "Menggagas Kembali Haluan Bangsa menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka" yang diselenggarakan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) di Jakarta, Selasa.
Puan mengatakan setelah penghapusan GBHN pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar, negara "ditinggalkan" dengan haluan dan garis besar yang tidak rinci dan komprehensif, sehingga visi dari para pejabat penyelenggara negara tidak memiliki kesatuan dan keselarasan.
"Dari dulu kita memang berharap pemerintah ke depan memiliki GBHN dan dipatuhi secara bersama. Jadi jangan punya visi masing-masing dalam menjalankan negara ini," ujarnya.
Menurut Puan, yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang belum mengakomodir sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan.
"Kami harapkan dengan haluan negara yang baru, dapat mengatur soal rencana pembangunan dengan keteraturan jangka waktu yang tepat," ujarnya.
Jika PDIP memenangai Pemilu 2014, Puan mengatakan akan mengupayakan prinsip-prinsip utama yakni kemandirian pada politik dan ekonomi, serta kebudayaan yang berkepribadian kuat.
"Kami ingin mengupayakan apa yang disuarakan Presiden Soekarno. Itu saja, kami ingin implementasi yang sesuai dan kami harapkan masa depan bangsa ini lebih hebat dari dekade 1960-an," ujarnya. (ant/bm 10)
