Jakarta - Partai Demokrat geram karena selalu disudutkan oleh pemberitaan media massa selama ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta menindak tegas soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media TV khususnya dalam pemberitaan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, KPI harusnya tak menunggu laporan dalam menindak pelanggaran penyiaran. Dia minta KPI harus pro aktif.
"Kami minta KPI yang sudah kami berikan lebih keleluasaan segera berbuat, tidak menunggu laporan tapi harus pro aktif," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12).
Dia pun berharap, seluruh elemen mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan. Termasuk soal pemberitaan di media massa. "Semua institusi kami harapkan bisa mendukung proses demokrasi, tidak kemudian menjelekkan apalagi memfitnah Cikeas," terang dia.
Termasuk juga dewan pers yang bertindak jika ada media yang melanggar kode etik jurnalistik. Kendati merasa dipojokkan, pihaknya tak mau melaporkan media-media yang disebut selalu memojokkan partai berlambang bintang Mercy ini.
"Kami meminta semua elemen media kita punya dewan pers, KPI tidak semua menunggu dilaporkan. Ini harus terus mengawal proses demokrasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Demokrat protes keras pemberitaan media massa yang selalu mengkaitkan kasus korupsi Hambalang terhadap keluarga Cikeas. Termasuk nama Sylviana Sholehah atau Bu Pur dan Bunda Putri yang disebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Sumber: Merdeka.com)
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, KPI harusnya tak menunggu laporan dalam menindak pelanggaran penyiaran. Dia minta KPI harus pro aktif.
"Kami minta KPI yang sudah kami berikan lebih keleluasaan segera berbuat, tidak menunggu laporan tapi harus pro aktif," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12).
Dia pun berharap, seluruh elemen mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan. Termasuk soal pemberitaan di media massa. "Semua institusi kami harapkan bisa mendukung proses demokrasi, tidak kemudian menjelekkan apalagi memfitnah Cikeas," terang dia.
Termasuk juga dewan pers yang bertindak jika ada media yang melanggar kode etik jurnalistik. Kendati merasa dipojokkan, pihaknya tak mau melaporkan media-media yang disebut selalu memojokkan partai berlambang bintang Mercy ini.
"Kami meminta semua elemen media kita punya dewan pers, KPI tidak semua menunggu dilaporkan. Ini harus terus mengawal proses demokrasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Demokrat protes keras pemberitaan media massa yang selalu mengkaitkan kasus korupsi Hambalang terhadap keluarga Cikeas. Termasuk nama Sylviana Sholehah atau Bu Pur dan Bunda Putri yang disebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Sumber: Merdeka.com)
