Ambon - Kapolda Maluku Brigjen Pol. Muktiono menyatakan siap mengamankan Pilkada Maluku putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2013.
"Itu bagian dari tugas dan tanggung jawab polisi sehingga semua kekuatan akan diarahkan untuk mengamankan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018," katanya, di Ambon, Sabtu.
Hanya saja dia tidak bersedia menjelaskan berapa kekuatan pasukan yang dikerahkan.
"Maaf itu tidak bisa disampaikan ke media (wartawan). Pastinya sebagai aparat keamanan siap menyukseskan pesta demokrasi saat pemilih menyampaikan hak politiknya di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Kapolda.
Disinggung kemungkinan terjadi kekacauan saat penyelenggaraan pemilihan nanti, dia mengemukakan tidak menjamin itu tidak terjadi.
"Peluang itu bisa saja. Namun, polisi siap mengamankan Pilkada putaran kedua dengan mengerahkan kekuatan penuh," tegas Kapolda.
Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengemukakan siap mendukung polisi mengamankan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku.
"Kami siap mendukung polisi dengan tujuan menjamin stabilitas keamanan agar kondusif, baik menjelang - puncak - paska pemilihan," tandasnya.
Dia juga tidak menjelaskan berapa personil disiapkan untuk mendukung polisi mengamankan Pilkada putaran kedua.
"Pastinya siap dan soal kekuatan itu tinggal dikerahkan karena terpenting kesadaran masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan kondusif," tandasnya.
Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang menyambut baik kesiapan Polda setempat maupun Kodam XVI/Pattimura dalam mengamankan Pilkada.
Begitu pun, dukungan Lantamal IX Ambon maupun Lanud Pattimura.
"Prinsipnya semua komponen bangsa di Maluku harus bertekad agar Pilkada putaran kedua berlangsung lancar, aman dan damai," katanya.
Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhey memastikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta 14 November 2013, maka pasangan Said Assagaff - Zeth Sahubura (SETIA) dan Abdullah Vanath - Marthen Maspaitella (DAMAI) berhak masuk Pilkada putaran kedua.
SETIA memperoleh 194.580 suara dan DAMAI 192.587 suara.
Sedangkan pasangan Herman Koedoeboen - Daud Sangadji (MANDAT) 189.071 suara, Abdullah Tuasikal - Hendrik Lewerissa (BETA-TULUS) meraih 160.963 suara dan Jakobus Puttileihalat - Arifin Tapi Oyihoe (BOBARA) 116.730 suara.
Dia memastikan keputusan MK itu memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sebagai penyelenggara harus siap melaksanakan Pilkada Maluku putaran kedua sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prinsipnya Maluku harus miliki Gubernur - Wagub Maluku definitif sebelum akhir 2013 karena masa jabatan Karel Albert Ralahalu - Said Assagaff telah berakhir pada 15 September 2013.
Memang, Mendagri Gamawan Fauzi menindaklanjutinya telah menugaskan Sekda Maluku melaksanakan tugas Gubernur.
Selanjutnya pada 23 Oktober 2013, Dirjen PUM Kemendagri, Saut Situmorang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Maluku.
Karena itu, pemilihan Gubernur - Wagub Maluku harus terlaksana pada akhir 2013 karena 2014 sudah dijadwalkan untuk pemilihan DPR - RI, DPD - RI, DPRD Maluku maupun Kabupaten atau Kota.
"Tidak soal bila pemilihan selesai pada akhir 2013, sedangkan pelantikannya Januari 2014 karena itu tidak masalah," tegas Idrus. (ant/bm 10)
"Itu bagian dari tugas dan tanggung jawab polisi sehingga semua kekuatan akan diarahkan untuk mengamankan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018," katanya, di Ambon, Sabtu.
Hanya saja dia tidak bersedia menjelaskan berapa kekuatan pasukan yang dikerahkan.
"Maaf itu tidak bisa disampaikan ke media (wartawan). Pastinya sebagai aparat keamanan siap menyukseskan pesta demokrasi saat pemilih menyampaikan hak politiknya di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Kapolda.
Disinggung kemungkinan terjadi kekacauan saat penyelenggaraan pemilihan nanti, dia mengemukakan tidak menjamin itu tidak terjadi.
"Peluang itu bisa saja. Namun, polisi siap mengamankan Pilkada putaran kedua dengan mengerahkan kekuatan penuh," tegas Kapolda.
Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengemukakan siap mendukung polisi mengamankan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku.
"Kami siap mendukung polisi dengan tujuan menjamin stabilitas keamanan agar kondusif, baik menjelang - puncak - paska pemilihan," tandasnya.
Dia juga tidak menjelaskan berapa personil disiapkan untuk mendukung polisi mengamankan Pilkada putaran kedua.
"Pastinya siap dan soal kekuatan itu tinggal dikerahkan karena terpenting kesadaran masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan kondusif," tandasnya.
Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang menyambut baik kesiapan Polda setempat maupun Kodam XVI/Pattimura dalam mengamankan Pilkada.
Begitu pun, dukungan Lantamal IX Ambon maupun Lanud Pattimura.
"Prinsipnya semua komponen bangsa di Maluku harus bertekad agar Pilkada putaran kedua berlangsung lancar, aman dan damai," katanya.
Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhey memastikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta 14 November 2013, maka pasangan Said Assagaff - Zeth Sahubura (SETIA) dan Abdullah Vanath - Marthen Maspaitella (DAMAI) berhak masuk Pilkada putaran kedua.
SETIA memperoleh 194.580 suara dan DAMAI 192.587 suara.
Sedangkan pasangan Herman Koedoeboen - Daud Sangadji (MANDAT) 189.071 suara, Abdullah Tuasikal - Hendrik Lewerissa (BETA-TULUS) meraih 160.963 suara dan Jakobus Puttileihalat - Arifin Tapi Oyihoe (BOBARA) 116.730 suara.
Dia memastikan keputusan MK itu memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sebagai penyelenggara harus siap melaksanakan Pilkada Maluku putaran kedua sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prinsipnya Maluku harus miliki Gubernur - Wagub Maluku definitif sebelum akhir 2013 karena masa jabatan Karel Albert Ralahalu - Said Assagaff telah berakhir pada 15 September 2013.
Memang, Mendagri Gamawan Fauzi menindaklanjutinya telah menugaskan Sekda Maluku melaksanakan tugas Gubernur.
Selanjutnya pada 23 Oktober 2013, Dirjen PUM Kemendagri, Saut Situmorang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Maluku.
Karena itu, pemilihan Gubernur - Wagub Maluku harus terlaksana pada akhir 2013 karena 2014 sudah dijadwalkan untuk pemilihan DPR - RI, DPD - RI, DPRD Maluku maupun Kabupaten atau Kota.
"Tidak soal bila pemilihan selesai pada akhir 2013, sedangkan pelantikannya Januari 2014 karena itu tidak masalah," tegas Idrus. (ant/bm 10)
