Jayapura - Organisasi mahasiswa dan pemuda di Papua dan Papua Barat mendesak Pemerintah Australia meminta maaf terkait penyadapan yang dilakukan badan intelijennya negara.
"Kami minta Australia untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia terkait penyadapan yang telah dilakukan oleh intelijen mereka," tegas pernyataan sikap bersama organisasi kehasiswaan dan kepemudaan di Jayapura, Rabu.
Pernyataan sikap bersama disampaikan dalam jumpa pers oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Sehat Provinsi Papua Hendrik Yance Udam, Ketua Umum Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) Provinsi Papua Sonny Warouw.
Selain itu Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Provinsi Papua dan Papua Barat Sudin Rettob, Ketua Ikatan Mahasiswa Maluku Utara (IM2U) Provinsi Papua Mufli M. Yusuf.
Keempat kelompok pemuda dan mahasiswa tersebut menilai, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia lewat badan intelijennya yang telah lakukan penyadapan kesejumlah pejabat dan kepala negera Indonesia merupakan tindakan yang tidak terpuji dan mencederai hubungan kedua negara.
"Tindakan itu merupakan, tindakan yang tidak bersahabat dan tidak bermartabat, tindakan yang tidak menunjukan sikap dan itikad baik sebagai negara tetangga yang punya hubungan diplomatik," kata Hendrik.
Apa lagi, kata HYU, sapaan akrab Hendrik Yance Udam, penyadapan yang dilakukan telah terjadi sejak 2007 silam. "Ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan sistem ganda. Berwajah dua, dengan datang ke Indonesia tawarkan kerjasama disejumlah bidang termasuk di Papua, tapi kenyataannya punya visi-misi yang bertolak belakang," katanya.
Sudin Rettob, ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat meminta agar Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan memanggil Dubes Australia di Jakarta untuk jelaskan hal ini secara terperinci.
"Jika tidak usir saja Dubes Australia sebagai bentuk sikap protes kita. Indonesia adalah bangsa yang besar, bermartabat dan mempunyai harga diri, tetapi jika ini telah dirusak oleh negara sahabat seperti Australia, saya kira tidak perlu dikasih hati," katanya.
Sementara Sonny Warau, ketua PPNI Provinsi Papua meminta agar pemerintah Australia untuk mengakui jika pihaknya telah melakukan penyadapan dan meminta maaf.
"Saya kira Australia harus minta maaf, akui kesalahan dan tidak lagi berbuat demikian. Jangan saja datang ke Indonesia tawarkan kerjasama lalu sadap sana-sini, inikan menunjukan sikap yang tidak percaya kepada Indonesia," katanya diamini ketiga rekannya.
"Pemerintah kita sebaiknya berhati-hati dan mewaspadai misi Australia di Indonesia. Segala bantuan dan kerjasama yang diberikan dan ditawarkan pasti ada imbal baliknya. Australia hanya ingin mematai-matai bangsa kita," tambah Mufli M. Yusuf ketua IMMU Provinsi Papua. (ant/bm 10)
"Kami minta Australia untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia terkait penyadapan yang telah dilakukan oleh intelijen mereka," tegas pernyataan sikap bersama organisasi kehasiswaan dan kepemudaan di Jayapura, Rabu.
Pernyataan sikap bersama disampaikan dalam jumpa pers oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Sehat Provinsi Papua Hendrik Yance Udam, Ketua Umum Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) Provinsi Papua Sonny Warouw.
Selain itu Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Provinsi Papua dan Papua Barat Sudin Rettob, Ketua Ikatan Mahasiswa Maluku Utara (IM2U) Provinsi Papua Mufli M. Yusuf.
Keempat kelompok pemuda dan mahasiswa tersebut menilai, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia lewat badan intelijennya yang telah lakukan penyadapan kesejumlah pejabat dan kepala negera Indonesia merupakan tindakan yang tidak terpuji dan mencederai hubungan kedua negara.
"Tindakan itu merupakan, tindakan yang tidak bersahabat dan tidak bermartabat, tindakan yang tidak menunjukan sikap dan itikad baik sebagai negara tetangga yang punya hubungan diplomatik," kata Hendrik.
Apa lagi, kata HYU, sapaan akrab Hendrik Yance Udam, penyadapan yang dilakukan telah terjadi sejak 2007 silam. "Ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan sistem ganda. Berwajah dua, dengan datang ke Indonesia tawarkan kerjasama disejumlah bidang termasuk di Papua, tapi kenyataannya punya visi-misi yang bertolak belakang," katanya.
Sudin Rettob, ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat meminta agar Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan memanggil Dubes Australia di Jakarta untuk jelaskan hal ini secara terperinci.
"Jika tidak usir saja Dubes Australia sebagai bentuk sikap protes kita. Indonesia adalah bangsa yang besar, bermartabat dan mempunyai harga diri, tetapi jika ini telah dirusak oleh negara sahabat seperti Australia, saya kira tidak perlu dikasih hati," katanya.
Sementara Sonny Warau, ketua PPNI Provinsi Papua meminta agar pemerintah Australia untuk mengakui jika pihaknya telah melakukan penyadapan dan meminta maaf.
"Saya kira Australia harus minta maaf, akui kesalahan dan tidak lagi berbuat demikian. Jangan saja datang ke Indonesia tawarkan kerjasama lalu sadap sana-sini, inikan menunjukan sikap yang tidak percaya kepada Indonesia," katanya diamini ketiga rekannya.
"Pemerintah kita sebaiknya berhati-hati dan mewaspadai misi Australia di Indonesia. Segala bantuan dan kerjasama yang diberikan dan ditawarkan pasti ada imbal baliknya. Australia hanya ingin mematai-matai bangsa kita," tambah Mufli M. Yusuf ketua IMMU Provinsi Papua. (ant/bm 10)
