Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik meminta KPU daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melengkapi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga bagi setiap pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.
Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kepada seluruh ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh di Jakarta, Sabtu.
Surat edaran bernomor 741/KPU/XI/2013 tertanggal 1 November 2013 itu mengenai data NIK dan NKK yang kosong.
Disebutkan bahwa terkait dengan masih adanya NIK dan NKK yang kosong atau tidak standar di dalam DPT maka KPU provinsi dan kabupaten/kota berupaya maksimal untuk melengkapi NIK dan NKK tersebut.
KPU provinsi dan kabupaten/kota juga diminta menyiapkan penjelasan dan dokumen pendukung seperti berita acara klarifikasi atau surat keterangan dari pihak terkait seperti kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan sebagainya, dengan adanya pemilih yang NIK dan NKK yang masih kosong atau tidak standar.
Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam surat edaran tersebut meminta penjelasan dan dokumen pendukung diserahkan pada saat rekapitulasi DPT nasional pada 4 November 2013.
Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menemukan puluhan juta pemilih masih bermasalah menjelang pengumuman dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasinal pada 4 November, kata Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Menurut dia, sebanyak 20,3 juta penduduk tercatat di daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) namun tidak ada di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Sedangkan 30 juta penduduk berusia pemilih tercatat di DP4 namun tidak terdaftar di DPSHP.
Jumlah DPT, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPD, diperoleh dari hasil pemutakhiran daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemendagri telah menyerahkan sekitar 190 juta penduduk potensial pemilih kepada KPU, yang kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU dan diperoleh 181 juta pemilih dalam DPSHP.
Berdasarkan sinkronisasi antara data DP4 dan DPSHP tersebut telah ditemukan sekitar 160 juta masyarakat yang sinkron sebagai pemilih dan 20,3 juta pemilih belum memiliki NIK.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan memperbaiki data pemilih yang masih ganda maupun belum terakomodir dalam DPSHP.
"Kami harus memastikan betul bagaimana memperbaiki data yang mendapat rekomendasi perbaikan. Jangan sampai upaya perbaikan tidak kami lakukan tetapi juga jangan mengganggu apa yang telah direncanakan," kata Hadar. (ant/bm 10)
Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kepada seluruh ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh di Jakarta, Sabtu.
Surat edaran bernomor 741/KPU/XI/2013 tertanggal 1 November 2013 itu mengenai data NIK dan NKK yang kosong.
Disebutkan bahwa terkait dengan masih adanya NIK dan NKK yang kosong atau tidak standar di dalam DPT maka KPU provinsi dan kabupaten/kota berupaya maksimal untuk melengkapi NIK dan NKK tersebut.
KPU provinsi dan kabupaten/kota juga diminta menyiapkan penjelasan dan dokumen pendukung seperti berita acara klarifikasi atau surat keterangan dari pihak terkait seperti kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan sebagainya, dengan adanya pemilih yang NIK dan NKK yang masih kosong atau tidak standar.
Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam surat edaran tersebut meminta penjelasan dan dokumen pendukung diserahkan pada saat rekapitulasi DPT nasional pada 4 November 2013.
Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menemukan puluhan juta pemilih masih bermasalah menjelang pengumuman dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasinal pada 4 November, kata Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Menurut dia, sebanyak 20,3 juta penduduk tercatat di daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) namun tidak ada di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Sedangkan 30 juta penduduk berusia pemilih tercatat di DP4 namun tidak terdaftar di DPSHP.
Jumlah DPT, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPD, diperoleh dari hasil pemutakhiran daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemendagri telah menyerahkan sekitar 190 juta penduduk potensial pemilih kepada KPU, yang kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU dan diperoleh 181 juta pemilih dalam DPSHP.
Berdasarkan sinkronisasi antara data DP4 dan DPSHP tersebut telah ditemukan sekitar 160 juta masyarakat yang sinkron sebagai pemilih dan 20,3 juta pemilih belum memiliki NIK.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan memperbaiki data pemilih yang masih ganda maupun belum terakomodir dalam DPSHP.
"Kami harus memastikan betul bagaimana memperbaiki data yang mendapat rekomendasi perbaikan. Jangan sampai upaya perbaikan tidak kami lakukan tetapi juga jangan mengganggu apa yang telah direncanakan," kata Hadar. (ant/bm 10)
