Jakarta - Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Nurjaman Mochtar mengingatkan media massa yang cenderung menampilkan terus menerus sosok politisi tertentu, bersikap tidak independen dan tidak berimbang akan dihakimi dan ditinggalkan masyarakat dengan sendirinya.
"Masyarakat akan menghakimi media. Siap-siap saja jika tidak independen. Media akan ditinggalkan penonton dan pembaca," kata Nurjaman di Jakarta, Kamis.
Pemimpin redaski SCTV ini merujuk pada sikap sejumlah media yang kerap "mengiklankan" pemiliknya yang juga politisi secara berulang-ulang dan mengakibatkan tidak seimbangnya informasi politik yang didapatkan masyarakat.
Menyinggung dampak bagi penikmat media di daerah, Nurjaman mengatakan, warga di berbagai daerah sudah pintar untuk memiliah dan memilih media yang tepat dalam memperoleh pendidikan politiknya.
Menurut Nurjaman, tidak benar jika penonton TV, pembaca koran, atau pendengar radio di daerah akan mudah "terhasut" iklan-iklan politik yang ditampilkan media massa.
"Salah jika menyebut penonton pintar hanya di kota besar, di daerah pun demikian, maka dari itu masyarakat yang akan menghakimi," ujarnya.
Frekuensi Publik Setiap media massa televisi menggunakan frekuensi publik dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Maka dari itu, berbagai pihak menilai, tidak adil bagi publik, jika terdapat televsi yang hanya mengutamakan kepentingan sosok politisi tertentu dibanding kepentingan publik dalam pendidikan politik.
Untuk menjaga hal itu, menurut Nurjaman, Komisi Penyiaran Indonesia juga harus lebih tegas menjalankan fungsinya dalam mendisiplinkan media massa, terutama menjelang tahun politik Pemlu 2014.
"KPI harus mengawasi itu semua, apalagi menyoal penyalahgunaan frekuensi publik," katanya.
Peran media massa sebelumnya dikritisi oleh berbagai tokoh nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menekankan pentingnya keberimbangan media massa dalam memberitakan masalah politik dan kasus hukum.
Begitu juga dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D yang mengkritisi media karena kerap menampilkan kerangka pemberitaan yang penuh sensasi, namun tidak begitu mementingkan substansi untuk masyarakat.
"Koruptor yang beristri lima yang diekspos terus-terusan, seperti Fathanah. Seharusnya tampilkan sesuatu yang dapat membuat masyarakat menjauh dari korupsi," kata Mahfud di Seminar "Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang" di Jakarta, Selasa (26/11). (ant/bm 10)
"Masyarakat akan menghakimi media. Siap-siap saja jika tidak independen. Media akan ditinggalkan penonton dan pembaca," kata Nurjaman di Jakarta, Kamis.
Pemimpin redaski SCTV ini merujuk pada sikap sejumlah media yang kerap "mengiklankan" pemiliknya yang juga politisi secara berulang-ulang dan mengakibatkan tidak seimbangnya informasi politik yang didapatkan masyarakat.
Menyinggung dampak bagi penikmat media di daerah, Nurjaman mengatakan, warga di berbagai daerah sudah pintar untuk memiliah dan memilih media yang tepat dalam memperoleh pendidikan politiknya.
Menurut Nurjaman, tidak benar jika penonton TV, pembaca koran, atau pendengar radio di daerah akan mudah "terhasut" iklan-iklan politik yang ditampilkan media massa.
"Salah jika menyebut penonton pintar hanya di kota besar, di daerah pun demikian, maka dari itu masyarakat yang akan menghakimi," ujarnya.
Frekuensi Publik Setiap media massa televisi menggunakan frekuensi publik dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Maka dari itu, berbagai pihak menilai, tidak adil bagi publik, jika terdapat televsi yang hanya mengutamakan kepentingan sosok politisi tertentu dibanding kepentingan publik dalam pendidikan politik.
Untuk menjaga hal itu, menurut Nurjaman, Komisi Penyiaran Indonesia juga harus lebih tegas menjalankan fungsinya dalam mendisiplinkan media massa, terutama menjelang tahun politik Pemlu 2014.
"KPI harus mengawasi itu semua, apalagi menyoal penyalahgunaan frekuensi publik," katanya.
Peran media massa sebelumnya dikritisi oleh berbagai tokoh nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menekankan pentingnya keberimbangan media massa dalam memberitakan masalah politik dan kasus hukum.
Begitu juga dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D yang mengkritisi media karena kerap menampilkan kerangka pemberitaan yang penuh sensasi, namun tidak begitu mementingkan substansi untuk masyarakat.
"Koruptor yang beristri lima yang diekspos terus-terusan, seperti Fathanah. Seharusnya tampilkan sesuatu yang dapat membuat masyarakat menjauh dari korupsi," kata Mahfud di Seminar "Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang" di Jakarta, Selasa (26/11). (ant/bm 10)
