Jakarta - Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan enam poin kesimpulan sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Sidik.
"Ada enam poin kesimpulan yang menurut pandangan kami lebih substantif, responsif, dan konstruktif baik dilihat dari aspek ekternal mau pun internal," kata Mahfud usai Rapat Kerja Gabungan tersebut di Ruang Rapat Komisi I Gedung Parlemen Jakarta, Kamis.
Ada pun poin pertama dari enam poin yang disampaikan berisi tentang apresiasi Komisi I DPR RI kepada pemerintah Indonesia, yang dianggap tegas dan keras dalam memberikan respon atas skandal penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap negara Indonesia.
Poin kedua berisi tentang desakan Komisi I kepada pemerintah Indonesia untuk secara konsisten menjalankan enam langkah panduan atau 'road map' dalam menyikapi ketegangan antara Indonesia dengan Australia yang dipicu oleh skandal penyadapan tersebut.
"Tapi kami mengingatkan agar pemerintah juga memastikan posisi tawar yang kuat dari Indonesia serta capaian-capaian yang harus dicapai," ujar Mahfud.
Selanjutnya pada poin ketiga, Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua Kementerian, Lembaga, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.
Pada poin keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya penataan kembali terkait kebijakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penataan kembali infrastruktur telekomunikasi yang dapat menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
"Kesimpulan pada poin keempat ini diambil terkait dugaan digunakannya operator telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk aksi-aksi penyadapan," ujar Mahfud.
Kemudian pada poin kelima Mahfud mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat agar Indonesia mengembangkan sistem pertahanan dunia maya, dan sebagai pendukung Indonesia harus memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.
Terakhir, Mahfud menegaskan bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan program pengadaan satelit ini sudah berjalan pada 2014. (ant/bm 10)
"Ada enam poin kesimpulan yang menurut pandangan kami lebih substantif, responsif, dan konstruktif baik dilihat dari aspek ekternal mau pun internal," kata Mahfud usai Rapat Kerja Gabungan tersebut di Ruang Rapat Komisi I Gedung Parlemen Jakarta, Kamis.
Ada pun poin pertama dari enam poin yang disampaikan berisi tentang apresiasi Komisi I DPR RI kepada pemerintah Indonesia, yang dianggap tegas dan keras dalam memberikan respon atas skandal penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap negara Indonesia.
Poin kedua berisi tentang desakan Komisi I kepada pemerintah Indonesia untuk secara konsisten menjalankan enam langkah panduan atau 'road map' dalam menyikapi ketegangan antara Indonesia dengan Australia yang dipicu oleh skandal penyadapan tersebut.
"Tapi kami mengingatkan agar pemerintah juga memastikan posisi tawar yang kuat dari Indonesia serta capaian-capaian yang harus dicapai," ujar Mahfud.
Selanjutnya pada poin ketiga, Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua Kementerian, Lembaga, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.
Pada poin keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya penataan kembali terkait kebijakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penataan kembali infrastruktur telekomunikasi yang dapat menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
"Kesimpulan pada poin keempat ini diambil terkait dugaan digunakannya operator telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk aksi-aksi penyadapan," ujar Mahfud.
Kemudian pada poin kelima Mahfud mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat agar Indonesia mengembangkan sistem pertahanan dunia maya, dan sebagai pendukung Indonesia harus memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.
Terakhir, Mahfud menegaskan bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan program pengadaan satelit ini sudah berjalan pada 2014. (ant/bm 10)
