Manado - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundajang mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di provinsi ini pada 9 Desember 2015 tidak masalah.
"Pilkada serentak ini memang baru pertama kali dilaksanakan di Tanah Air, dan khusus untuk pilkada gubernur dan wagub tidak ada masalah, karena dananya sudah tersedia dalam APBD," kata Gubernur di Manado, Jumat.
Begitu pula dengan pilkada di tujuh kabupaten/kota, Sarundajang pada pertemuan Mendagri dengan Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi Sulut, Bupati/Wali Kota, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu se- Sulut, mengatakan anggaran pilkada sudah disiapkan melalui APBD masing-masing daerah.
"Apabila masih terjadi kekurangan anggaran, pemerintah pusat menjamin akan membantu," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pertemuan itu mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah melalui 18 kali proses perubahan.
Dan akhirnya pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, kata dia.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan, pilkada provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan secara serentak, dan di Indonesia terdapat 541 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi ini.
Di Provinsi Sulut, selain pilkada gubernur/wakil gubernur, pilkada bupati/wali kota akan digelar di Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
"Kita melaksanakan pilkada serentak ini agar siklus lima tahunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siklus ini bisa diikuti pula oleh partai politik, sehingga suasana kondusifitas parpol boleh berjalan baik," ajaknya.
Diapun berharap, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)dan Bawaslu mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sehingga perjalan pilkada berlangsung aman, tertib dan lancar. (ant/bm 10)
"Pilkada serentak ini memang baru pertama kali dilaksanakan di Tanah Air, dan khusus untuk pilkada gubernur dan wagub tidak ada masalah, karena dananya sudah tersedia dalam APBD," kata Gubernur di Manado, Jumat.
Begitu pula dengan pilkada di tujuh kabupaten/kota, Sarundajang pada pertemuan Mendagri dengan Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi Sulut, Bupati/Wali Kota, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu se- Sulut, mengatakan anggaran pilkada sudah disiapkan melalui APBD masing-masing daerah.
"Apabila masih terjadi kekurangan anggaran, pemerintah pusat menjamin akan membantu," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pertemuan itu mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah melalui 18 kali proses perubahan.
Dan akhirnya pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, kata dia.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan, pilkada provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan secara serentak, dan di Indonesia terdapat 541 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi ini.
Di Provinsi Sulut, selain pilkada gubernur/wakil gubernur, pilkada bupati/wali kota akan digelar di Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
"Kita melaksanakan pilkada serentak ini agar siklus lima tahunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siklus ini bisa diikuti pula oleh partai politik, sehingga suasana kondusifitas parpol boleh berjalan baik," ajaknya.
Diapun berharap, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)dan Bawaslu mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sehingga perjalan pilkada berlangsung aman, tertib dan lancar. (ant/bm 10)
0 Komentar