Timika - Salah satu kandidat Bupati Mimika periode 2013-2018, Yosep Yopi Kilangin menilai Pilkada Mimika yang digelar pada Kamis 10 Oktober 2013 sebagai sebuah tragedi bagi upaya penegakan demokrasi di daerah itu.
Berbicara kepada Antara di Timika, Jumat, Yopi menegaskan Pilkada Mimika cacat lantaran terjadi banyak sekali pelanggaran terstruktur dan sistematis untuk memenangkan kandidat tertentu.
"Pilkada Mimika tanggal 10 Oktober 2013 benar-benar cacat dan ini menjadi suatu tragedi bagi upaya penegakan demokrasi. Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah tragedi yang luar biasa di daerah ini," kata Yopi Kilangin.
Yopi menyatakan hal itu mewakili sembilan pasangan cabup-cawabup Mimika periode 2013-2018. Pada Kamis (17/10) malam, sembilan pasangan cabup-cawabup Mimika menggelar pertemuan di kediaman salah satu kandidat untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh terkait penyelenggaraan Pilkada Mimika yang terkesan sarat masalah.
Yopi menegaskan, sembilan kandidat tidak bisa memberikan toleransi terhadap berbagai kecurangan dan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang terjadi saat dalam Pilkada Mimika kali ini.
"Untuk pelanggaran seperti ini kami tidak akan toleransi dan kami harus lawan. Sampai di mana pun kami akan lawan," tegas Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Sejak awal penyelenggaraan Pilkada Mimika, katanya, sangat terkesan bahwa semua tahapan yang dilakukan oleh KPU setempat mendapat intervensi yang sangat kuat dari penguasa sekaligus pejabat incumben.
"Pelanggaran sangat tersistematis mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai distribusi logistik bahkan sampai menggunakan aparat birokrasi untuk terlibat secara langsung dalam penggalangan masyarakat untuk mencoblos kandidat tertentu. Ini sangat kelihatan dan betul-betul nyata di lapangan.
Oleh karena itu, muaranya sangat jelas mengarah pada kemenangan siapa. Hasilnya sudah bisa kita ketahui. Itu luar biasa sekali," tutur Yopi, putra tokoh pejuang Pepera, almarhum Mozes Kilangin.
Pelanggaran lain yang terjadi saat Pilkada Mimika, katanya, yaitu adanya perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara mendadak yang terjadi H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
Menurut Yopi, lokasi TPS telah dibagikan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangan masing-masing pada H-5 sebelum pemungutan suara Pilkada Mimika pada Kamis, 10 Oktober 2013.
Namun anehnya, satu hari menjelang pemungutan suara, terjadi perubahan denah lokasi TPS. Perubahan dena lokasi TPS hanya diketahui sejumlah pihak. Kandidat dan tim pemenangan lain tidak mendapat pemberitahuan soal adanya perubahan denah lokasi TPS tersebut sehingga terjadi kebingungan warga saat hendak melakukan pencoblosan.
Perubahan denah lokasi TPS yang mendadak seperti terjadi di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru itu juga membuat petugas pengantar logistik Pilkada Mimika yang dipercayakan kepada PT Trans Mimika juga kelabakan.
"Jadi, ini memang betul-betul sesuatu yang sudah direncanakan secara sistematis karena sudah ada skenario yang sudah dipersiapkan bersama perangkat penyelenggara di lokasi TPS dan dalam rangka melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Jadi, Pilkada Mimika kali ini benar-benar sarat dengan muatan kepentingan seseorang yang diatur secara sistematis dan terstruktur," tutur Yopi.
Lapor DKPP Terhadap penyelenggaraan Pilkada Mimika yang amburadul tersebut, sembilan kandidat akan melaporkan empat orang komisioner KPU Mimika ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami akan memperjuangkan agar KPU Mimika bersama seluruh perangkat penyelenggara Pemilu mendapat tindakan dari DKPP. Kami akan perjuangkan itu sehingga bisa dilakukan penyelenggaraan Pilkada yang aman, transparan dan benar-benar memperhatikan semua azas demokrasi," kata Yopi.
Seja Rabu (17/10) hingga saat ini, massa pendukung dari sembilan kandidat bupati-wakil bupati Mimika periode 2013-2018 menduduki lokasi di depan Gedung Eme Neme Yauware Timika, tempat berlangsung rekapitulasi suara Pilkada untuk wilayah Distrik Mimika Baru.
Yopi menegaskan, aksi itu dilakukan untuk memberitahukan kepada semua pihak baik di Mimika, Provinsi Papua hingga ke semua penjuru Nusantara bahwa Pilkada Mimika yang sudah berlangsung benar-benar cacat dan melukai demokrasi.
"Sekalipun aksi ini tidak bisa menghentikan seluruh tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Mimika bersama perangkatnya, namun kami terus melakukan aksi ini dengan tujuan agar Pilkada Mimika dibatalkan dan dilakukan proses Pilkada ulang," jelas Yopi. (ant/bm 10)
Berbicara kepada Antara di Timika, Jumat, Yopi menegaskan Pilkada Mimika cacat lantaran terjadi banyak sekali pelanggaran terstruktur dan sistematis untuk memenangkan kandidat tertentu.
"Pilkada Mimika tanggal 10 Oktober 2013 benar-benar cacat dan ini menjadi suatu tragedi bagi upaya penegakan demokrasi. Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah tragedi yang luar biasa di daerah ini," kata Yopi Kilangin.
Yopi menyatakan hal itu mewakili sembilan pasangan cabup-cawabup Mimika periode 2013-2018. Pada Kamis (17/10) malam, sembilan pasangan cabup-cawabup Mimika menggelar pertemuan di kediaman salah satu kandidat untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh terkait penyelenggaraan Pilkada Mimika yang terkesan sarat masalah.
Yopi menegaskan, sembilan kandidat tidak bisa memberikan toleransi terhadap berbagai kecurangan dan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang terjadi saat dalam Pilkada Mimika kali ini.
"Untuk pelanggaran seperti ini kami tidak akan toleransi dan kami harus lawan. Sampai di mana pun kami akan lawan," tegas Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Sejak awal penyelenggaraan Pilkada Mimika, katanya, sangat terkesan bahwa semua tahapan yang dilakukan oleh KPU setempat mendapat intervensi yang sangat kuat dari penguasa sekaligus pejabat incumben.
"Pelanggaran sangat tersistematis mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai distribusi logistik bahkan sampai menggunakan aparat birokrasi untuk terlibat secara langsung dalam penggalangan masyarakat untuk mencoblos kandidat tertentu. Ini sangat kelihatan dan betul-betul nyata di lapangan.
Oleh karena itu, muaranya sangat jelas mengarah pada kemenangan siapa. Hasilnya sudah bisa kita ketahui. Itu luar biasa sekali," tutur Yopi, putra tokoh pejuang Pepera, almarhum Mozes Kilangin.
Pelanggaran lain yang terjadi saat Pilkada Mimika, katanya, yaitu adanya perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara mendadak yang terjadi H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
Menurut Yopi, lokasi TPS telah dibagikan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangan masing-masing pada H-5 sebelum pemungutan suara Pilkada Mimika pada Kamis, 10 Oktober 2013.
Namun anehnya, satu hari menjelang pemungutan suara, terjadi perubahan denah lokasi TPS. Perubahan dena lokasi TPS hanya diketahui sejumlah pihak. Kandidat dan tim pemenangan lain tidak mendapat pemberitahuan soal adanya perubahan denah lokasi TPS tersebut sehingga terjadi kebingungan warga saat hendak melakukan pencoblosan.
Perubahan denah lokasi TPS yang mendadak seperti terjadi di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru itu juga membuat petugas pengantar logistik Pilkada Mimika yang dipercayakan kepada PT Trans Mimika juga kelabakan.
"Jadi, ini memang betul-betul sesuatu yang sudah direncanakan secara sistematis karena sudah ada skenario yang sudah dipersiapkan bersama perangkat penyelenggara di lokasi TPS dan dalam rangka melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Jadi, Pilkada Mimika kali ini benar-benar sarat dengan muatan kepentingan seseorang yang diatur secara sistematis dan terstruktur," tutur Yopi.
Lapor DKPP Terhadap penyelenggaraan Pilkada Mimika yang amburadul tersebut, sembilan kandidat akan melaporkan empat orang komisioner KPU Mimika ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami akan memperjuangkan agar KPU Mimika bersama seluruh perangkat penyelenggara Pemilu mendapat tindakan dari DKPP. Kami akan perjuangkan itu sehingga bisa dilakukan penyelenggaraan Pilkada yang aman, transparan dan benar-benar memperhatikan semua azas demokrasi," kata Yopi.
Seja Rabu (17/10) hingga saat ini, massa pendukung dari sembilan kandidat bupati-wakil bupati Mimika periode 2013-2018 menduduki lokasi di depan Gedung Eme Neme Yauware Timika, tempat berlangsung rekapitulasi suara Pilkada untuk wilayah Distrik Mimika Baru.
Yopi menegaskan, aksi itu dilakukan untuk memberitahukan kepada semua pihak baik di Mimika, Provinsi Papua hingga ke semua penjuru Nusantara bahwa Pilkada Mimika yang sudah berlangsung benar-benar cacat dan melukai demokrasi.
"Sekalipun aksi ini tidak bisa menghentikan seluruh tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Mimika bersama perangkatnya, namun kami terus melakukan aksi ini dengan tujuan agar Pilkada Mimika dibatalkan dan dilakukan proses Pilkada ulang," jelas Yopi. (ant/bm 10)
