Jakarta - Situasi perpolitikan Amerika Serikat masih panas, sehingga sebagian institusi pemerintahan masih terganggu karena tak dapat kucuran dana dari negara. Kondisi Negeri Paman Sam ini jika berlangsung terlalu lama bisa mengganggu ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengingatkan pelaku usaha dan pemerintah agar berhati-hati. Khususnya untuk sektor yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.
"Daya beli komoditas di sana akan melambat, dan ekspor juga kita akan melambat, itu kenapa kita harus perhatikan ekonomi di Amerika," kata Sigit di Jakarta, Rabu (2/10).
Perbankan nasional melihat, efek kelumpuhan pemerintah AS yang disebut "government shutdown" ini tak main-main jika berlangsung berminggu-minggu. Ratusan ribu pegawai pemerintah, yang bertugas di taman nasional, keimigrasian, atau perpustakaan tetap signifikan menggambarkan daya beli warga Negeri Adi Daya itu.
"Itu sebabnya kita harus waspadai dampak berhentinya pelayanan pemerintah Amerika," kata Sigit.
Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik. Bagi Sigit, pekerjaan rumah pemerintah lebih banyak menyoal pengelolaan energi. Yakni mencari cara supaya ketergantungan pada impor minyak dan gas (migas) dapat dikurangi. Selama ini, defisit neraca perdagangan membuat sektor ekonomi lain di Tanah Air melemah.
"Ekonomi kita sebagai besar berasal dari domestik. Cuma tingginya impor bahan baku, tingginya konsumsi BBM subdisi, membuat impor migas jadi lebih besar," ungkapnya.
Sejak kemarin, sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat ditutup lantaran Senat (didominasi Partai Demokrat) gagal mencapai kesepakatan dengan Kongres (didominasi Partai Republik) soal undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan ini harus diambil lantaran Senat dan Kongres tidak mencapai kesepakatan soal undang-undang dana jaminan kesehatan yang diajukan Presiden Barack Hussein Obama.
Politikus rival Obama menaikkan standar utang pemerintah terhadap PDB. Program-program yang dibiayai pemerintah, tapi tidak dianggap prioritas, otomatis langsung berhenti menerima kucuran dana per 1 Oktober waktu setempat.
Cuma tentara nasional, pengawas bandara, dan imigrasi yang akan tetap buka. Selama dua partai berkuasa di AS belum menemukan solusi, lumpuhnya sebagian pemerintah Amerika akan terus berlangsung. (Sumber: Merdeka.com)
Ketua Umum Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengingatkan pelaku usaha dan pemerintah agar berhati-hati. Khususnya untuk sektor yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.
"Daya beli komoditas di sana akan melambat, dan ekspor juga kita akan melambat, itu kenapa kita harus perhatikan ekonomi di Amerika," kata Sigit di Jakarta, Rabu (2/10).
Perbankan nasional melihat, efek kelumpuhan pemerintah AS yang disebut "government shutdown" ini tak main-main jika berlangsung berminggu-minggu. Ratusan ribu pegawai pemerintah, yang bertugas di taman nasional, keimigrasian, atau perpustakaan tetap signifikan menggambarkan daya beli warga Negeri Adi Daya itu.
"Itu sebabnya kita harus waspadai dampak berhentinya pelayanan pemerintah Amerika," kata Sigit.
Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik. Bagi Sigit, pekerjaan rumah pemerintah lebih banyak menyoal pengelolaan energi. Yakni mencari cara supaya ketergantungan pada impor minyak dan gas (migas) dapat dikurangi. Selama ini, defisit neraca perdagangan membuat sektor ekonomi lain di Tanah Air melemah.
"Ekonomi kita sebagai besar berasal dari domestik. Cuma tingginya impor bahan baku, tingginya konsumsi BBM subdisi, membuat impor migas jadi lebih besar," ungkapnya.
Sejak kemarin, sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat ditutup lantaran Senat (didominasi Partai Demokrat) gagal mencapai kesepakatan dengan Kongres (didominasi Partai Republik) soal undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan ini harus diambil lantaran Senat dan Kongres tidak mencapai kesepakatan soal undang-undang dana jaminan kesehatan yang diajukan Presiden Barack Hussein Obama.
Politikus rival Obama menaikkan standar utang pemerintah terhadap PDB. Program-program yang dibiayai pemerintah, tapi tidak dianggap prioritas, otomatis langsung berhenti menerima kucuran dana per 1 Oktober waktu setempat.
Cuma tentara nasional, pengawas bandara, dan imigrasi yang akan tetap buka. Selama dua partai berkuasa di AS belum menemukan solusi, lumpuhnya sebagian pemerintah Amerika akan terus berlangsung. (Sumber: Merdeka.com)
