Random Posts

header ads

Mendikbud ingatkan Forum Rektor tidak terjebak politik praktis

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mendukung langkah yang dilakukan Forum Rektor Indonesia dalam mencari calon presiden. Sebab, hal itu tidak dilarang oleh undang-undang, dan siapa pun untuk terlibat dalam proses demokrasi di Tanah Air.

Namun demikian, Nuh menyarankan agar Forum Rektor Indonesia memberikan pandangan atau pemikiran untuk kemajuan bangsa. Hal itu dapat diusulkan pada setiap capres maupun cawapres yang menjadi perhatian publik.

"Jadi tidak dalam nanti capres versi forum rektor, capres versi x, tidak. Justru kalau menurut saya, lebih bagus itu, forum rektor membuat kajian-kajian pemikiran tentang masalah Indonesia yang sedang dihadapi, lalu diberikan kepada calon A, calon B, calon C. Itu lebih elok sehingga tidak terjebak pada politik praktis," ujar Nuh di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurutnya, Forum Rektor Indonesia tidak memiliki hak untuk menentukan capres ataupun cawapres tertentu yang diusung untuk maju dalam pilpres mendatang. Sebab, peran tersebut sepenuhnya diambil oleh partai politik, namun pokok pemikiran yang diberikan para rektor bisa diaplikasikan jika terpilih nantinya.

"Dari sisi itu (memilih capres) enggak punya, itu terlalu jauh. Ini capres versi forum rektor. Itu terlalu jauh. Lebih pokok tidak terlibat pada politik praktis seperti itu. Tapi siapa pun karena yang punya hak untuk jalankan dan mengajukan capres kan parpol. Justru dari parpol manapun capresnya siapa pun yang penting pokok pikirannya ini bisa dimanfaatkan. Jadi lebih pada substansi, apa yang sedang dihadapi seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan 3.200 tokoh intelektual se-Indonesia mengadakan Konvensi Calon Presiden Rakyat untuk memberi rakyat pilihan capres terbaik dalam pemilihan presiden 2014.

"Kami sedang siapkan mekanisme penjaringan calon. Diusahakan Desember 2013 bisa dimulai dan diharapkan calon terbaik sudah bisa diperoleh sebelum pemilihan legislatif bulan April 2014," kata Ketua FRI Prof Dr Laode Kamaluddin kepada pers di Bandung, Jumat (13/9). (Sumber: Merdeka.com)