Header Ads

Gubernur Papua Minta Pertambangan Emas Degeuwo Ditutup

Jayapura - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta tambang emas Degeuwo yang berada di Kabupaten Paniai segera ditutup, lantaran tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Fred Boray mengatakan rencana penutupan tambang emas ini dikarenakan lokasi tersebut tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

"Di lokasi ini marak bisnis prostitusi yang cara pembayarannya ditukar dengan emas oleh masyarakat setempat," tandasnya kepada Antara di Jayapura, Rabu.

Fred menegaskan bahwa dalam prakteknya kepala daerah setempat justru tidak melaksanakan instruksi Gubernur Papua tersebut.

"Sebenarnya wilayah itu sudah harus kita intervensi. Karena sampai sekarang jumlah penambangnya hampir 10 ribu orang lebih," ujarnya.

Lebih lanjut Fred menjelaskan bahwa pertambangan emas tersebut hampir keseluruhan tidak mempunyai punya izin, sedangkan emasnya terus dikeruk keluar.

"Padahal dalam aturan pemerintah itu hal-hal yang begitu, hal-hal yang dilindungi untuk masyarakat adat. Seharusnya pemerintah kabupaten serius karena instruksi gubernur sudah mengatakan untuk ditutup, tapi kabupaten tidak bisa melaksanakan hal tersebut," urainya.

Menurutnya, ada tanda tanya besar mengapa pemerintah daerah setempat tidak bisa menindaklanjuti instruksi ini.

"Pasalnya, masyarakat setempat tidak mendapatkan hasil dari pertambangan itu, padahal masyarakat ini yang bekerja," pungkasnya.

Fred mengungkapkan "Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Paniai mengklaim tak akan menutup lokasi tambang tersebut, dengan alasan banyak masyarakat yang mencari pendapatan di lokasi itu," katanya.

Lebih lanjut, Fred megatakan pihaknya berjanji bakal menertibkan penambang liar yang ada disana, dengan cara melakukan pengajuan ulang ijin beroperasi bagi perusahaan. Bahkan pemkab setempat berencana mendirikan satu distrik di lokasi tersebut, dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan.

"Pemkab setempat mengklaim ijin yang didapat oleh perusahaan yang beroperasi disana kebanyakan didapat oleh Pemkab Nabire, padahal lokasi tambang itu terdapat di wilayah pemerintahan Kabupaten Paniai," tegasnya.

Fred menambahkan wacana lokasi tambang emas Degeowo menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) juga pernah diusulkan oleh dewan adat setempat. Ini dilakukan agar masyarakat lokal disana, mendapat keuntungan lebih banyak daripada perusahaan emas yang beroperasi.

"Rencananya pemerintah Provinsi Papua akan menetapkan lokasi tambang Degeuwo di Kabupaten Paniai sebagai wilayah pertambangan rakyat (WRP). Hal ini dilakukan menyusul maraknya perusahaan tambang disana, yang tidak memiliki ijin beroperasi," pungkasnya. (ant/bm 10)
Diberdayakan oleh Blogger.