"Kita mah nurut saja kalau memang Presiden dan DPR yang memutuskan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (9/9/2013).
Kendati demikian, menurut Basuki, pemindahan ibu kota itu harus ada peraturan yang mendasarinya dan tercantum di dalam undang-undang (UU). Secara pribadi, Basuki tak mempermasalahkan wacana pemindahan ibu kota itu bila dipandang perlu.
"Kalau kita mah oke saja, kan bukan perpindahan pemprov-nya, tapi soal pemindahan ibu kota. Bukan untuk memindahkan Pemprov DKI, lho," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sebelumnya, saat melawat ke Kazakhstan, Presiden SBY mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia.
Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.
"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," jelas SBY dalam keterangan persnya di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) lalu, dikutip dari situs www.presidenri.go.id. (Sumber: Kompas.com)
