Sentani - Masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua diminta untuk melaporkan kepala kampung di wilayahnya masing-masing yang ketahuan menyalahgunakan kewenangannya.
Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Roberth Djoenso mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menindak tegas kepala kampung yang menyalahgunakan kewenangan dengan menyelewengkan dana pemberdayaan kampung yang dikucurkan pemerintah setiap tahun ke kampung.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian jika ada kepala kampung ditemukan menyalahgunakan kewenangan akan diproses hukum," ujarnya kepada Antara di Sentani, Kamis.
Roberth menjelaskan banyak kepala kampung yang menerima alokasi dana kampung (ADK) lalu memberikan banyak alasan, seperti pindah rumah di kota sampai alasan urusan proyek di Jakarta. "Jadi saya minta kepada masyarakat untuk melaporkan kepala kampungnya yang bandel agar dapat diproses hukum," urainya.
Ia menuturkan kepala kampung yang menyalahgunakan kewenangannya dan diberikan sanksi tegas berupa proses hukum di kepolisian akan memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan kepala kampung lainnya.
"Bagi kepala kampung yang diberikan kewenangan namun tidak melaksanakan tugas dengan baik perlu ditindak secara tegas dan bila perlu dicopot dari jabatannya sebagai kepala kampung," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Jayapura mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kepala kampung yang berangkat ke Jakarta usai menerima ADK dengan alasan untuk mengurus proyek. (ant/bm 10)
Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Roberth Djoenso mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menindak tegas kepala kampung yang menyalahgunakan kewenangan dengan menyelewengkan dana pemberdayaan kampung yang dikucurkan pemerintah setiap tahun ke kampung.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian jika ada kepala kampung ditemukan menyalahgunakan kewenangan akan diproses hukum," ujarnya kepada Antara di Sentani, Kamis.
Roberth menjelaskan banyak kepala kampung yang menerima alokasi dana kampung (ADK) lalu memberikan banyak alasan, seperti pindah rumah di kota sampai alasan urusan proyek di Jakarta. "Jadi saya minta kepada masyarakat untuk melaporkan kepala kampungnya yang bandel agar dapat diproses hukum," urainya.
Ia menuturkan kepala kampung yang menyalahgunakan kewenangannya dan diberikan sanksi tegas berupa proses hukum di kepolisian akan memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan kepala kampung lainnya.
"Bagi kepala kampung yang diberikan kewenangan namun tidak melaksanakan tugas dengan baik perlu ditindak secara tegas dan bila perlu dicopot dari jabatannya sebagai kepala kampung," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Jayapura mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kepala kampung yang berangkat ke Jakarta usai menerima ADK dengan alasan untuk mengurus proyek. (ant/bm 10)
