"Subsidi masih diperlukan untuk dukung fundamental ekonomi," kata Ekonom dari IPMI International Business School Jimmy M Rifai Gani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, semua harga memang ditentukan kekuatan pasar dalam sistem ekonomi liberal, namun saat ini masih terjadi pembiaran terhadap pembentukan struktur pasar yang gagal dalam pasar komoditas domestik.
Ia mencontohkan, pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga, seperti naik turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah yang dimiliki Indonesia, serta tingkat inflasi dalam negeri.
"Contoh dari market failure di Indonesia yaitu masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. Akhirnya, harga sulit dikendalikan," ujarnya.
Jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, ujar Jimmy, maka rakyat dinilai juga bakal merasakan kenaikan harga berbagai komoditas di saat kurs rupiah semakin melemah atau Indonesia Crude Price (ICP) kembali normal.
Ketika harga minyak dunia anjlok hingga dibawah USD 50 per barel, tambahnya, pemerintah memang memiliki kelonggaran fiskal hingga Rp92 triliun. "Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Jangan main-main, karena kenaikan harga minyak ini berdampak besar, terutama rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan,"katanya.
Untuk itu, ujar dia, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat.
Ia berpendapat, langkah-langkah fundamental perekonomian domestik yang perlu diambil untuk jangka pendek adalah masih diperlukannya subsidi guna mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Sebelumnya, harga bahan bakar minyak bersubsidi yang naik turun dinilai merupakan risiko dari penerapan sistem subsidi tetap dalam anggaran, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Turun naiknya harga adalah risiko keputusan subsidi tetap," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (30/3).
Menurut Kalla, kenaikan sebesar Rp500 itu memiliki pengaruh yang kecil terhadap kenaikan sejumlah komoditas lain seperti cabai dan beras.
Wapres mengemukakan kebijakan tersebut sebenarnya juga agar dapat digunakan untuk anggaran pembangunan yang lebih besar. (ant/bm 10)
0 Komentar