Header Ads

PDI Perjuangan: SBY harus akui kegagalannya memimpin

Jakarta - Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tingkat ketidakpuasan publik terhadap empat tahun pemerintahan SBY-Boediono sudah bisa ditebak. Persentase ketidakpuasan yang mencapai 57,3 persen, menurut Hasto, membahayakan sistem tata negara.

"Data ini mengkhawatirkan, kinerja pemerintah stagnan dan tidak ada harapan. Ini membahayakan sistem tata negara. Presiden SBY punya pengalaman memerintah pada periode sebelumnya dan punya suara hampir setengahnya di DPR, kenapa kinerjanya menurun," kata Hasto.

Hal ini disampaikan dalam diskusi rilis hasil survei Pol-Tracking Institusi yang tajuk Evaluasi 4 Tahun SBY Budiono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10).

Hasto menambahkan, dari hasil survei ini, pemerintah gagal memanfaatkan dukungan dari DPR. Menurut Hasto, masalah kepemimpinan SBY yang selalu bermasalah dalam hal pengambilan keputusan yang tidak seirama dan perbuatan. Selain itu Hasto meminta agar SBY mengakui kegagalannya.

"Presiden SBY sebaiknya mengakui kekurangannya dan bilang kondisi kepemimpinan jelang pemilu 2014 ini dalam keadaan kritis. Sisa setahun untuk memperbaiki tidak akan terkejar," ujar Hasto.

Menanggapi hal itu Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, partainya akan menjadikan hasil survei itu sebagai masukan berarti untuk perbaikan. Didi juga mengakui beberapa program pemerintah kurang dalam hal sosialisasi.

"Media jarang memberitakan positif tentang keberhasilan pemerintah. Berbeda dengan partai lain yang menguasai media. Namun harus kami akui, beberapa program pemerintah memang sosialisasi. Banyak juga program yang sukses seperti PNPM Mandiri yang manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Didi membalas tudingan.

Tak mau hanya sebatas itu, Didi juga membeberkan, masa buruk saat dipimpin Megawati dengan PDIP. Menurut Didi, jumlah kerugian negara jumlahnya tidak sedikit saat PDIP berkuasa.

"Silakan hitung berapa BUMN yang dijual saat itu. Terus pada 2001-2004 Megawati juga menjabat sebagai Ketua Umum dan menjabat Presiden. Itu dualisme juga kan. Ini tidak mengungkit, dobel jabatan di partai dan pemerintahan sudah biasa di negara-negara lain, tinggal bagaimana memenajemennya," ujar Didi.

Belum selesai bicara, Hasto kembali berkomentar, alasan Partai Demokrat tidak banyak diberitakan media hanya alasan. Sambil membuka slide persentasinya, Hasto menunjukkan peta pemberitaan media untuk Partai Demokrat dan pemerintah dalam bentuk warna biru di setiap provinsi di Indonesia.

"Jangan lagi alasannya media tidak memberitakan. Data pemberitaan ini, bentuknya real time, jadi tidal alasan jika menyalahkan media," ujar Hasto yang tidak menyebutkan dengan detail persentase jumlah pemberitaan untuk Partai Demokrat. Hasto juga menyindir Presiden SBY yang menggunakan twitter dan media lainnya yang juga diberitakan oleh media.

Seperti tak mau kalah argumen, Didi juga mengutarakan keburukan-keburukan saat masa pemerintahan Megawati yang kemudian menjadi beban pemerintahan SBY. "Hilangnya Alm Munir itu zaman Mega dan itu jadi beban pemerintah berikutnya dan itu sulit diungkap," kata Didi membalas.

Tak sempat menjelaskan akan hal itu, Hasta langsung menengahi perdebatan itu. Dalam menengahi, Hasta menjelaskan survei yang dilakukan lembaganya hanya merekam persepsi publik dan sekaligus masukan untuk pemerintah.

Hasta menilai, hilangnya gaung pemerintah dan programnya juga akibat tidak berperannya komunikasi politik oleh SBY. Berbeda pada zaman saat bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Dalam empat tahun terakhir ini, Presiden SBY kehilangan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan publik dan media, seperti Jusuf Kalla dan Jubir Andi Mallarangeng yang sebelumnya bisa mengkomunikasikan masalah yang ada," ujar Hasta. (Sumber: Merdeka.com)
Diberdayakan oleh Blogger.