Ambon - Fraksi Demokrat DPRD Maluku diinstruksikan mendukung tugas dan tanggung jawab Pejabat Gubernur Maluku Saut Situmorang yang telah dilantik Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, 23 Oktober 2013.
"Jangan ada yang tidak patuh terhadap instruksi karena Pejabat Gubernur Maluku itu bagian dari hak prerogratif Presiden," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat di Ambon, Sabtu.
Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Ketua Dewan Pembina.
"Sikap Fraksi Demokrat DPRD Maluku yang sejak awal mendukung Saut sebagai Pejabat Gubernur haruslah konsisten karena sejumlah agenda strategis berkaitan dengan masa depan daerah ini harus diselesaikannya," ujarnya.
Jakobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB) itu merujuk Pemilihan Gubernur-Wagub Maluku periode 2013 - 2018 yang ternyata penyelesaian atas perselisihan terkait hasil pemilihan pada 11 Juni 2013 dan pemilihan suara ulang di Seram Bagian Timur, 11 September 2013, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
Hal yang terpenting juga, katanya, bersama DPRD Maluku membahas APBD Perubahan 2013, termasuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial.
"Rasanya Fraksi Demokat DPRD Maluku maupun jajaran Partai Demokrat di daerah ini siap mendukung Saut agar sukses mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Gubernur," katanya.
Sebelumnya Saut yang juga Dirjen PUM Kemendagri mengaku mengemban tugas negara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Maluku.
Ia mengaku perlu bekerja dan bergandengan tangan dengan seluruh komponen masyarakat di daerah itu, untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan lancar.
Selain itu, katanya, agar pelayanan sosial masyarakat berjalan dan memastikan program pembangunan yang telah direncanakan berjalan sesuai yang diharapkan.
Menyangkut tugas prioritas yang akan dikerjakan, Saut mengaku akan bergandengan tangan dan bahu-membahu dengan seluruh SKPD serta DPRD di Maluku terkait dengan berbagai program pembangunan di daerah itu.
"Saya juga sesegera mungkin akan melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, serta Pejabat Bupati Kepulauan Aru, sehingga tidak terjadi kekosongan yang dapat menghambat pemerintahan," katanya.
Selain itu, dia juga akan melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan 2013 Maluku dengan pimpinan dan anggota DPRD setempat, serta bertemu pimpinan SKPD untuk meminta penjelasan terkait program pembangunan masing-masing dinas, guna merumuskan langkah yang akan dilakukan ke depan.
"Saya tidak memulai tugas yang baru, tetapi melanjutkan yang sudah dilakukan pemimpin Maluku sebelumnya. Karena itu, mari bahu membahu dan bergandengan tangan mewujudkan kemajuan pembangunan di Maluku," katanya.
Saut berharap, tidak terlalu lama bertugas di Maluku, mengingat saat ini dirinya mengemban tiga tugas negara.
"Saya saat ini masih menjabat staf ahli Mendagri dan Dirjen Pemerintahan Umum dan sekarang ditambah tugas baru sebagai Pejabat Gubernur Maluku. Ketiganya sama-sama berat dan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab," katanya. (ant/bm 10)
"Jangan ada yang tidak patuh terhadap instruksi karena Pejabat Gubernur Maluku itu bagian dari hak prerogratif Presiden," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Jakobus Puttileihalat di Ambon, Sabtu.
Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Ketua Dewan Pembina.
"Sikap Fraksi Demokrat DPRD Maluku yang sejak awal mendukung Saut sebagai Pejabat Gubernur haruslah konsisten karena sejumlah agenda strategis berkaitan dengan masa depan daerah ini harus diselesaikannya," ujarnya.
Jakobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB) itu merujuk Pemilihan Gubernur-Wagub Maluku periode 2013 - 2018 yang ternyata penyelesaian atas perselisihan terkait hasil pemilihan pada 11 Juni 2013 dan pemilihan suara ulang di Seram Bagian Timur, 11 September 2013, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
Hal yang terpenting juga, katanya, bersama DPRD Maluku membahas APBD Perubahan 2013, termasuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial.
"Rasanya Fraksi Demokat DPRD Maluku maupun jajaran Partai Demokrat di daerah ini siap mendukung Saut agar sukses mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Gubernur," katanya.
Sebelumnya Saut yang juga Dirjen PUM Kemendagri mengaku mengemban tugas negara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Maluku.
Ia mengaku perlu bekerja dan bergandengan tangan dengan seluruh komponen masyarakat di daerah itu, untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan menjaga agar pembangunan tetap berjalan dengan lancar.
Selain itu, katanya, agar pelayanan sosial masyarakat berjalan dan memastikan program pembangunan yang telah direncanakan berjalan sesuai yang diharapkan.
Menyangkut tugas prioritas yang akan dikerjakan, Saut mengaku akan bergandengan tangan dan bahu-membahu dengan seluruh SKPD serta DPRD di Maluku terkait dengan berbagai program pembangunan di daerah itu.
"Saya juga sesegera mungkin akan melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, serta Pejabat Bupati Kepulauan Aru, sehingga tidak terjadi kekosongan yang dapat menghambat pemerintahan," katanya.
Selain itu, dia juga akan melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan 2013 Maluku dengan pimpinan dan anggota DPRD setempat, serta bertemu pimpinan SKPD untuk meminta penjelasan terkait program pembangunan masing-masing dinas, guna merumuskan langkah yang akan dilakukan ke depan.
"Saya tidak memulai tugas yang baru, tetapi melanjutkan yang sudah dilakukan pemimpin Maluku sebelumnya. Karena itu, mari bahu membahu dan bergandengan tangan mewujudkan kemajuan pembangunan di Maluku," katanya.
Saut berharap, tidak terlalu lama bertugas di Maluku, mengingat saat ini dirinya mengemban tiga tugas negara.
"Saya saat ini masih menjabat staf ahli Mendagri dan Dirjen Pemerintahan Umum dan sekarang ditambah tugas baru sebagai Pejabat Gubernur Maluku. Ketiganya sama-sama berat dan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab," katanya. (ant/bm 10)
