Random Posts

header ads

Bawasu Malut Ingatkan Pemkab Agar Netral di Pilkada Putaran Kedua

Ternate - Berita Maluku. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara mengingatkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula untuk netral dalam pelaksanaan Pilkada Malut putaran kedua.

"Pemkab di kedua daerah itu tidak boleh memobilisasi atau menekan PNS setempat untuk memilih cagub/cawagub tertentu pada pilkada putaran kedua," kata Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan di Ternate, Minggu (8/9/2013).

Bawaslu menyampaikan hal tersebut menanggapi adanya dugaan Pemkab Halsel dan Kepsul memanfaatkan kewenangannya untuk mengarahkan PNS dan masyarakat setempat guna mendukung salah satu pasangan cagub/cawagub pada pilkada Malut putaran kedua.

Ia mengatakan, banyak laporan yang masuk mengenai dugaan keterlibatan kedua kepala daerah ini dengan cara menekan para PNS untuk mendukung kandidat tertentu, jika tidak mereka akan dimutasi ke daerah terpencil.

Hal ini, kata Sultan, sangat tidak relevan bagi kepala daerah yang mencoba melakukan tindakan tak terpuji seperti itu dengan mencampuradukkan masalah pemerintahan ke wilayah politik.

Oleh karena itu, Bawaslu sangat berharap adanya partisipasi masyarakat untuk melaporkan masalah tersebut kepada Panwaslu di kabupaten/kota setempat jika memiliki bukti keterlibatan para kepala daerah yang memobilisasi PNS mendukung kandidat tertentu.

Jika bukti tersebut disampaikan ke Bawaslu melalui Panwaslu, maka dipastikan akan ditindaklanjuti bahkan dilaporkan ke Mendagri terkait dengan keterlibatan para kepala daerah yang mencoba mendukung kandidat tertentu pada putaran kedua nanti, ujarnya.

Kekhawatiran Bawaslu Malut untuk kedua daerah Kabupaten Kepsul dan Halsel tersebut karena Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus (AHM) saat ini maju ke putaran kedua dan calon Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang tak lain kakak kandung Bupati Halsel Muhammad Kasuba juga dilaporkan menggiring PNS-nya mendukung cagub yang diusung oleh PKS tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Malut, Rusmin Latara ketika dihubungi secara terpisah membenarkan kalau daerah tertentu seperti di Kabupaten Kepsul kebanyakan PNS-nya ditekan untuk mendukung kandidat tertentu yang maju pada putaran kedua.

"Saat saya turun ke Kepsul, banyak keluhan PNS yang mengaku takut atas tekanan dan diskriminasi dari kepala daerah dengan cara dimutasi jika mendukung kandidat lain, karen Bupati Ahmad Hidayat Mus saat ini maju di putaran kedua pilkada Malut," katanya. (ant/bm 10)