JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, membantah data yang dilansir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar bahwa sampai hari ini, Selasa (13/8/2013), sekitar 500 ribu pendatang baru (kaum urban) memasuki Jakarta setelah Lebaran pekan lalu.
"Yang pendatang baru perkiraan tahun kemarin 47 ribu orang. (Data 500 ribu) itu mungkin se-Jabodetabek bukan Jakarta saja. Atau mungkin data seluruh Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8/2013), sore.
Meskipun demikian, Jokowi menegaskan data resmi soal besaran pendatang baru belum masuk ke mejanya.
"Kalau menilik tahun kemarin sekitar 47 ribu-an, tapi kalau tahun ini moga-moga, yah nggak tahu," katanya.
Menurut Jokowi untuk menanggulangi besarnya pendatang baru maka dilakukan bina kependudukan. "Ya kita inginnya menurun. Gak ngerti," kata dia.
Dijelaskan upaya lain untuk menanggulangi pendatang baru masuk Jakarta adalah dengan terus mendorong investasi ke daerah.
"Mendorong peredaran uang menuju ke daerah, membuat pertumbuhan di daerah, itu kuncinya itu saja. Kalau pakai jurus apapun kalau itu nggak dilakukan, pemerataan belum, ya akan seperti ini terus sampai kapanpun," ujarnya.
Sebelumnya, Muhaimin menegaskan bahwa hingga hari ini, Selasa (13/8/2013), setidaknya ada sekitar 500.000 kaum pendatang baru (kaum urban) yang memasuki ibukota Jakarta usai Lebaran pekan lalu.
"Sampai hari ini datanya kira-kira di atas 500.000 orang," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimi Iskandar di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Dia memperkirakan jumlah kaum urban yang ke Jakarta akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang. "Diperkirakan hampir 1 juta orang habis Lebaran," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi bersama mengatasi masalah ini misalnya pengecekan KTP (kartu tanda penduduk) serta status pekerjaannya di Jakarta. "Itu penting," kata Muhaimin.
Selain itu, lanjut Muhaimin, Pemerintah DKI Jakarta dan daerah asal kaum urban itu perlu melakukan beberapa langkah-langkah kerjasama misalnya membuat lapangan kerja baru dan memanfaatkan peran sektor informal karena kaum urban ini mengambil peran di sektor informal.
"Atau memulangkan kembali mereka melalui mekanisme pemberian kerja alternatif kalau kita menyediakan transmigrasi serta mempercepat industrialisasi di daerah," kata Muhaimin. (Sumber: Tribunnews.com)
"Yang pendatang baru perkiraan tahun kemarin 47 ribu orang. (Data 500 ribu) itu mungkin se-Jabodetabek bukan Jakarta saja. Atau mungkin data seluruh Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8/2013), sore.
Meskipun demikian, Jokowi menegaskan data resmi soal besaran pendatang baru belum masuk ke mejanya.
"Kalau menilik tahun kemarin sekitar 47 ribu-an, tapi kalau tahun ini moga-moga, yah nggak tahu," katanya.
Menurut Jokowi untuk menanggulangi besarnya pendatang baru maka dilakukan bina kependudukan. "Ya kita inginnya menurun. Gak ngerti," kata dia.
Dijelaskan upaya lain untuk menanggulangi pendatang baru masuk Jakarta adalah dengan terus mendorong investasi ke daerah.
"Mendorong peredaran uang menuju ke daerah, membuat pertumbuhan di daerah, itu kuncinya itu saja. Kalau pakai jurus apapun kalau itu nggak dilakukan, pemerataan belum, ya akan seperti ini terus sampai kapanpun," ujarnya.
Sebelumnya, Muhaimin menegaskan bahwa hingga hari ini, Selasa (13/8/2013), setidaknya ada sekitar 500.000 kaum pendatang baru (kaum urban) yang memasuki ibukota Jakarta usai Lebaran pekan lalu.
"Sampai hari ini datanya kira-kira di atas 500.000 orang," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimi Iskandar di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Dia memperkirakan jumlah kaum urban yang ke Jakarta akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang. "Diperkirakan hampir 1 juta orang habis Lebaran," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi bersama mengatasi masalah ini misalnya pengecekan KTP (kartu tanda penduduk) serta status pekerjaannya di Jakarta. "Itu penting," kata Muhaimin.
Selain itu, lanjut Muhaimin, Pemerintah DKI Jakarta dan daerah asal kaum urban itu perlu melakukan beberapa langkah-langkah kerjasama misalnya membuat lapangan kerja baru dan memanfaatkan peran sektor informal karena kaum urban ini mengambil peran di sektor informal.
"Atau memulangkan kembali mereka melalui mekanisme pemberian kerja alternatif kalau kita menyediakan transmigrasi serta mempercepat industrialisasi di daerah," kata Muhaimin. (Sumber: Tribunnews.com)
