Jakarta - Untuk pertama kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengecam keras aksi organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang terlibat bentrokan dengan warga di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Dengan tegas dan lugas, SBY menyebut FPI adalah otak di balik bentrokan yang menewaskan satu warga sipil tersebut.
"Untuk FPI, hentikan kekerasan dan main hakim sendiri. Untuk Polri, saya perintahkan tegakkan hukum seadil-adilnya," tegas SBY.
SBY juga mengkritik FPI yang selalu membawa-bawa nama agama dan umat muslim dalam aksinya. Padahal, tindakan mereka justru tak pernah didukung rakyat Indonesia.
"Islam itu damai. Islam tidak sama dengan kekerasan, main hakim sendiri dan perusakan. Kekerasan atas nama Islam tidak bisa saya terima," tambah SBY.
Tak diterima dikatai SBY demikian, Ketua Umum FPI Rizieq Syihab langsung menyerang balik SBY. Tak tanggung-tanggung, Rizieq dengan lantang menyebut SBY pecundang.
"Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq dalam siaran pers di situs FPI kemarin.
Sikap pecundang SBY, lanjut Rizieq, terlihat jelas dari cara ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menyikapi masalah konflik agama di Indonesia dan semakin maraknya tempat-tempat maksiat yang tak pernah ditindak.
"SBY ingin mengkritisi FPI boleh saja, tapi hendaknya berkaca dulu, karena SBY adalah ketua umum partai terkorup yang mudharatnya sangat menyengsarakan rakyat," tambahnya.
Tak sampai di situ saja Rizieq menyudutkan SBY. Purnawirawan TNI itu juga disebut tak pernah salat meski beragama Islam.
"Yang lebih miris lagi, menurut cerita seorang mantan menteri SBY, bahwa Presiden SBY tidak salat. Itu bukan hanya mencederai Islam, tapi mengkhianati Islam," beber pria berkacamata itu.
Ucapan Rizieq jelas menjatuhkan martabat SBY sebagai kepala negara. Sebagai orang dekat, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan juga tak terima sang Presiden dicaci maki tanpa bukti yang jelas.
Ramadan berharap ada tindakan tegas pada FPI. Seperti apa bentuknya, dia mempersilakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di wilayah hukum Indonesia yang menentukan.
"Penuntasan ini ada di Kapolri. Harusnya beliau bertindak cepat. Kalau sudah terang-terangan Presiden dihina seperti ini, Kapolri jangan tunggu ada laporan masuk atau instruksi Presiden dulu," kata Ramadan kepada merdeka.com, Rabu (23/7).
Soal tindakan tegas tersebut, apakah sampai harus ditahan seperti kasus tahun 2008, lagi-lagi Ramadan menyerahkan ke kepolisian. Yang jelas, lanjutnya, sebagai Presiden tentu SBY telah berpesan penyelesaian masalah yang tegas tapi tidak melanggar hukum.
"Dari pernyataannya, Pak SBY mau tegakkan hukum tanpa pelanggaran hukum, walaupun banyak pihak yang sudah gerah dengan FPI. Ini pidana, Presiden sudah dipecundangi dan dijelek-jelekan. Kalau malah dibiarkan tanpa tindakan ya FPI makin senang," jelas wakil ketua Komisi II DPR ini.
Ramadhan menambahkan, dalam pengamatannya polisi selalu lambat bertindak saat menangani kasus yang melibatkan FPI. Tapi untuk kasus penghinaan seperti ini, dia berharap langkah polisi lebih cepat.
"Saya lihat Polri ini tidak melakukan tindakan apapun, tidak bersikap pada FPI yang telah permalukan Presiden. Padahal harusnya, Kapolri menunjukkan presiden yang benar bukan FPI," tambah Ramadhan.
"Ini saya lihat Kapolri terlalu banyak tunggu arahan. Kapolri tegaslah dikasih kewenangan jangan cuma diam dan nunggu," sindirnya. (Sumber: Merdeka.com)
"Untuk FPI, hentikan kekerasan dan main hakim sendiri. Untuk Polri, saya perintahkan tegakkan hukum seadil-adilnya," tegas SBY.
SBY juga mengkritik FPI yang selalu membawa-bawa nama agama dan umat muslim dalam aksinya. Padahal, tindakan mereka justru tak pernah didukung rakyat Indonesia.
"Islam itu damai. Islam tidak sama dengan kekerasan, main hakim sendiri dan perusakan. Kekerasan atas nama Islam tidak bisa saya terima," tambah SBY.
Tak diterima dikatai SBY demikian, Ketua Umum FPI Rizieq Syihab langsung menyerang balik SBY. Tak tanggung-tanggung, Rizieq dengan lantang menyebut SBY pecundang.
"Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq dalam siaran pers di situs FPI kemarin.
Sikap pecundang SBY, lanjut Rizieq, terlihat jelas dari cara ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menyikapi masalah konflik agama di Indonesia dan semakin maraknya tempat-tempat maksiat yang tak pernah ditindak.
"SBY ingin mengkritisi FPI boleh saja, tapi hendaknya berkaca dulu, karena SBY adalah ketua umum partai terkorup yang mudharatnya sangat menyengsarakan rakyat," tambahnya.
Tak sampai di situ saja Rizieq menyudutkan SBY. Purnawirawan TNI itu juga disebut tak pernah salat meski beragama Islam.
"Yang lebih miris lagi, menurut cerita seorang mantan menteri SBY, bahwa Presiden SBY tidak salat. Itu bukan hanya mencederai Islam, tapi mengkhianati Islam," beber pria berkacamata itu.
Ucapan Rizieq jelas menjatuhkan martabat SBY sebagai kepala negara. Sebagai orang dekat, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan juga tak terima sang Presiden dicaci maki tanpa bukti yang jelas.
Ramadan berharap ada tindakan tegas pada FPI. Seperti apa bentuknya, dia mempersilakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di wilayah hukum Indonesia yang menentukan.
"Penuntasan ini ada di Kapolri. Harusnya beliau bertindak cepat. Kalau sudah terang-terangan Presiden dihina seperti ini, Kapolri jangan tunggu ada laporan masuk atau instruksi Presiden dulu," kata Ramadan kepada merdeka.com, Rabu (23/7).
Soal tindakan tegas tersebut, apakah sampai harus ditahan seperti kasus tahun 2008, lagi-lagi Ramadan menyerahkan ke kepolisian. Yang jelas, lanjutnya, sebagai Presiden tentu SBY telah berpesan penyelesaian masalah yang tegas tapi tidak melanggar hukum.
"Dari pernyataannya, Pak SBY mau tegakkan hukum tanpa pelanggaran hukum, walaupun banyak pihak yang sudah gerah dengan FPI. Ini pidana, Presiden sudah dipecundangi dan dijelek-jelekan. Kalau malah dibiarkan tanpa tindakan ya FPI makin senang," jelas wakil ketua Komisi II DPR ini.
Ramadhan menambahkan, dalam pengamatannya polisi selalu lambat bertindak saat menangani kasus yang melibatkan FPI. Tapi untuk kasus penghinaan seperti ini, dia berharap langkah polisi lebih cepat.
"Saya lihat Polri ini tidak melakukan tindakan apapun, tidak bersikap pada FPI yang telah permalukan Presiden. Padahal harusnya, Kapolri menunjukkan presiden yang benar bukan FPI," tambah Ramadhan.
"Ini saya lihat Kapolri terlalu banyak tunggu arahan. Kapolri tegaslah dikasih kewenangan jangan cuma diam dan nunggu," sindirnya. (Sumber: Merdeka.com)
