AMBON – MALUKU. Perkembangan program KB Nasional saat ini mengalami perubahan pardigma yang awalnya hanya mengurusi tentang Keluarga Berencana (KB), namun sesuai dengan amanat UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka BKKBN tidak hanya melihat tentang keluarga berencana namun juga tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Terkait dengan itu maka dalam rangka konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan program kependudukan dan KB di Maluku, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Drs Djufry Assagaff melakukan serangkaian kunjungan kerja untuk membangun komitmen dengan pemerintah Kabupaten Kota se Maluku.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah (Malteng), pada 7-8 Maret 2012 Assagaff, yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Drs DJamaludin La Pele dan Litbang Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego selaku Pembina Wilayah.
Assagaff mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten SBB guna mendukung program KB di daerah itu.
"Sejak disentralisasi tahun 2004 lalu, dimana kewenangan dan tanggung jawab program KB harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi urusan wajib kabupaten/kota," ujar Assagaff saat bertatap muka dengan Ir. M Husnie Wakil Bupati SBB dan Drs Mansyur Tuharea Sekda SBB.
Menurut Assagaff, kedepan sesuai dengan UU nomor 52 tahun 2009 diharapkan ada penyeragaman kelembagaan di Kabupaten/Kota tentang Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Daerah (BKKBD).
Dengan terbatasnya tenaga penyuluh KB di kabupaten SBB maka Assagaff juga meminta kepada Pemda SBB untuk dapat merekrut tenaga penyuluh KB di daerah tersebut.
Selain di Kabupaten SBB, Assagaff juga mengharapkan kepada Pemda Maluku Tengah untuk ikut mensukseskan program KB di kabupaten Maluku Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Assagaff saat bertatap muka dengan Drs. R Sukur, Sekda Malteng.
Menurut Assagaff, walaupun BKKBN sudah tidak punya kewenangan terhadap Kabupaten Kota namun secara emosional tetap mempunyai ikatan, karena itu BKKBN tetap membantu pengelolaan program KB di Kabupaten Kota melalui bantuan APBN Dana DAK yang khususnya diperuntukan bagi pengadaan sarana dan prasarana penunjang program KB di lapangan.
Kunjungan kerja di dua kabupaten itu, Assagaff juga berkesempatan meninjau pelayanan KB di Puskesmas Waimital kecamatan Kairatu dan Puskesmas Masohi yang berhasil melayani 75 Akseptor Implan. (*)
Terkait dengan itu maka dalam rangka konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan program kependudukan dan KB di Maluku, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Drs Djufry Assagaff melakukan serangkaian kunjungan kerja untuk membangun komitmen dengan pemerintah Kabupaten Kota se Maluku.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah (Malteng), pada 7-8 Maret 2012 Assagaff, yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Drs DJamaludin La Pele dan Litbang Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego selaku Pembina Wilayah.
Assagaff mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten SBB guna mendukung program KB di daerah itu.
"Sejak disentralisasi tahun 2004 lalu, dimana kewenangan dan tanggung jawab program KB harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi urusan wajib kabupaten/kota," ujar Assagaff saat bertatap muka dengan Ir. M Husnie Wakil Bupati SBB dan Drs Mansyur Tuharea Sekda SBB.
Menurut Assagaff, kedepan sesuai dengan UU nomor 52 tahun 2009 diharapkan ada penyeragaman kelembagaan di Kabupaten/Kota tentang Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Daerah (BKKBD).
Dengan terbatasnya tenaga penyuluh KB di kabupaten SBB maka Assagaff juga meminta kepada Pemda SBB untuk dapat merekrut tenaga penyuluh KB di daerah tersebut.
Selain di Kabupaten SBB, Assagaff juga mengharapkan kepada Pemda Maluku Tengah untuk ikut mensukseskan program KB di kabupaten Maluku Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Assagaff saat bertatap muka dengan Drs. R Sukur, Sekda Malteng.
Menurut Assagaff, walaupun BKKBN sudah tidak punya kewenangan terhadap Kabupaten Kota namun secara emosional tetap mempunyai ikatan, karena itu BKKBN tetap membantu pengelolaan program KB di Kabupaten Kota melalui bantuan APBN Dana DAK yang khususnya diperuntukan bagi pengadaan sarana dan prasarana penunjang program KB di lapangan.
Kunjungan kerja di dua kabupaten itu, Assagaff juga berkesempatan meninjau pelayanan KB di Puskesmas Waimital kecamatan Kairatu dan Puskesmas Masohi yang berhasil melayani 75 Akseptor Implan. (*)
0 Komentar